.png)
Wakil Menteri (WAMEN) Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dr. H. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E., menegaskan pentingnya kordinasi dan konsolidasi untuk mereformasi serta modernisasi dalam penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2026. Kegiatan tersebut di gelar bersama Ka.Kan kemenag sesumatera utara yang bertempat di aula hotel LePolonia medan pada jumat sore , 12 September 2025
Turut hadir dalam rapat koordinasi dan konsolidasi tersebut, Plt. Kabag TU Kanwil Kementerian Agama Sumut, Dr. H. Muchsin Batubara, M.A., Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dr. Zulkifli Sitorus, S.Ag., M.A., seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota beserta para Kepala Seksi PHU masing-masing, Kepala Bidang dan Kepala Seksi di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara.
Ia menjelaskan, "setelah pengisian jabatan di pusat maka posisi di daerah akan otomatis menyesuaikan. Setelah sekretaris jenderal, Dirjen, dan Irjen diisi, secara otomatis Kabid Haji di provinsi akan menjadi Plt Kakanwil. Di kabupaten/kota, Kasi akan menjadi Kepala Haji dan Umroh. Targetnya harus selesai pada Oktober–November 2025 dan untuk Praktik Rente Kartel haji harus dihentikan, karna sesuai Instruksi Presiden Prabowo".
Menurut Dahnil, Kementerian Agama ke depan tidak lagi memiliki bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Seluruh urusan haji sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Haji dan Umroh. Langkah ini, di tegaskan Presiden kepada kami, agar praktik kartel haji harus dihentikan. Karena penyimpangan yang justru bermula dari daerah. Seperti penggabungan makraf ilegal, penyalahgunaan kuota, hingga jual-beli antrean. Semua itu akan dituntaskan oleh Kementerian Haji dan Umroh.
Dahnil juga menambahkan bahwa Kementerian Haji dan Umroh kini resmi berdiri bersama Menteri Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Dan sekarang sudah resmi, sudah ada menteri dan wakil menterinya. Pepresnya juga sudah ditetapkan,” jelasnya.
Terkait kuota haji di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Dahnil memastikan seluruhnya akan tetap mendapatkan formasi sesuai sistem vertikal kementerian. Namun, ia mengingatkan bahwa evaluasi ketat akan dilakukan terhadap agen-agen travel umroh dan haji. Kami akan evaluasi semua agen travel umroh dan pihak yang terlibat dalam praktik ilegal, baik penyalahgunaan kuota maupun korupsi haji. Jika terbukti melanggar, kami akan bersikap tegas,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai dugaan korupsi kuota haji 2024 yang melibatkan sekitar 8.400 jemaah, Dahnil menegaskan hal itu merupakan tanggung jawab penuh pihak travel penyelenggara, bukan pemerintah. Kalau bukan kuota reguler, maka itu tanggung jawab travel yang memalsukan, bukan tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya.
Dan asrama Haji akan jadi Kantor Kementerian serta Klinik Haji Modern, semua difungsikan sebagai Kantor Kementerian Haji dan Umrah di tingkat provinsi. Gedung tersebut akan menjadi pusat layanan haji dan umroh terpadu (PLHUT), serta akan dioperasikan dengan fasilitas yang lebih lengkap, guna memaksimalkan pelayanan kesehatan jamaah. Dan nantinya dikembangkan menjadi kantor Kementerian Haji dan Umroh di tingkat kabupaten/kota. Saat ini jumlah ASN di Kementerian Haji dan Umrah mencapai sekitar 500 orang untuk sementara, dan Kantor Kementerian Haji masih berkedudukan di salah satu gedung di Jalan Thamrin, Jakarta,” Tutup WAMEN RI Dahnil Anzar, selepas acara.
(Ka.M)
.png)
