.png)
Padang Pariaman – Bupati John Kenedy Azis menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena belum seluruh aspirasi dapat diwujudkan akibat keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, ia optimistis sejumlah program prioritas akan terealisasi pada 2026–2027 seiring pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat kepada daerah terdampak bencana.
“Saya mohon maaf apabila belum semua aspirasi masyarakat bisa kita wujudkan karena keterbatasan anggaran. Namun insya Allah, dengan adanya pengembalian TKD karena kita termasuk daerah bencana, pembangunan jalan aspal dan jembatan yang belum terakomodasi akan kita lanjutkan,” ujarnya.
Jembatan Sikabu Ditargetkan Terealisasi 2026
Terkait pembangunan Jembatan Sikabu, Bupati menjelaskan proyek tersebut mengalami sedikit penundaan karena bersamaan dengan bencana banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa proyek ini berbeda dengan program R3P.
Menurutnya, tim dari Balai Wilayah Sungai telah turun langsung dari Solo untuk melakukan survei terhadap kondisi Sungai Batang Anak. Kajian teknis mendalam diperlukan karena jembatan tersebut telah dua kali putus.
“Kita tidak ingin kejadian putus untuk ketiga kalinya. Karena itu perlu penelitian yang komprehensif. Insya Allah tahun 2026 bisa kita realisasikan,” katanya.
Untuk pembangunan Jembatan Sikabu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp55 miliar.
Sementara itu, Jembatan Anduri dan Jembatan Koto Busua termasuk dalam rangkaian program R3P.
Sikap Tegas Soal Tambang di Kasang
Bupati juga menanggapi polemik penolakan aktivitas tambang di Kasang, Kecamatan Batang Anai. Ia mengakui telah menerima aspirasi dari tokoh adat, niniak mamak, serta anggota DPRD yang menyampaikan keberatan masyarakat disertai bukti-bukti administratif maupun aksi penolakan.
Pemerintah daerah, kata dia, telah turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi tersebut, termasuk meneliti perbedaan data luas wilayah tambang.
“Kami hanya punya dua prinsip. Pertama, jangan sampai terjadi konflik berkepanjangan apalagi benturan fisik antara pro dan kontra. Kedua, keselamatan warga adalah prioritas utama,” tegasnya.
Ia mengungkapkan trauma mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda 17 kecamatan di Padang Pariaman, dengan Kecamatan Batang Anai menjadi wilayah terdampak paling parah.
Sebagai langkah preventif, Bupati telah menyurati Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meninjau kembali izin tambang yang telah diterbitkan, mengingat kewenangan perizinan berada di tingkat provinsi.
“Saya tidak menolak investasi. Tapi saya akan lebih menyesal jika terjadi pertumpahan darah atau kerusakan lingkungan di kemudian hari. Keselamatan warga jauh lebih utama,” ujarnya.
Pengamanan Kebutuhan Pokok dan Bantuan UMKM
Pasca-bencana, pemerintah daerah juga memastikan kebutuhan pokok masyarakat terdampak tetap terjaga. Sekitar 600–700 kepala keluarga terdampak kehilangan lahan pekerjaan dan pertanian.
Bupati menginstruksikan camat dan wali nagari aktif memantau kondisi lapangan. Gudang logistik dibuka 24 jam untuk distribusi kebutuhan pokok jika diperlukan.
Selain itu, bantuan Rp500 juta dari Komisi VII DPR RI diprioritaskan untuk warga terdampak yang kehilangan mata pencaharian. Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan usaha, bukan uang tunai.
“Yang kita berikan adalah pancingnya, bukan ikannya,” jelasnya.
Sekitar 250 penerima manfaat telah diverifikasi melalui Dinas UMKM dan segera direalisasikan sesuai kebutuhan usaha masing-masing.
Percepatan Huntap Sebelum 6 Bulan
Pemerintah daerah juga tengah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Saat ini tersedia dua lokasi lahan di Asam Pulau dan Katapiang, Batang Anai.
Diperkirakan terdapat sekitar 600 lebih rumah yang harus direlokasi, baik karena hanyut maupun berada di zona rawan bantaran sungai.
“Hunian sementara hanya enam bulan. Sebelum enam bulan, huntap harus sudah terealisasi. Itu target kita,” tegasnya.
Bupati berharap dukungan seluruh pihak agar percepatan pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan penataan wilayah pascabencana dapat berjalan optimal demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. (tomy)
.png)
