.png)
Menurut Sultan Melvin, situasi di lapangan tidak sejalan dengan pernyataan resmi yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda yang menyebutkan bahwa stok BBM dalam kondisi aman. Faktanya, masyarakat harus mengantre panjang di berbagai SPBU, bahkan di beberapa daerah terjadi pembatasan pengisian yang memicu kepanikan.
“Kalau memang stok aman, kenapa rakyat harus antre panjang di SPBU? Pemerintah tidak boleh hanya menyampaikan pernyataan normatif. Yang merasakan langsung situasi ini adalah masyarakat. Menjelang Idul Fitri, kebutuhan meningkat, dan pemerintah harus memastikan distribusi benar-benar lancar,” tegas Sultan Melvin.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus lebih serius dalam melakukan pengawasan distribusi, karena antrean panjang bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi antara pemerintah daerah, pengawas, dan pihak penyalur energi.
Sebagai anggota DPD RI, Sultan Melvin menyatakan akan melakukan monitoring langsung dan meminta penjelasan resmi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pihak terkait, termasuk PT Pertamina (Persero) sebagai penanggung jawab utama distribusi BBM nasional.
Menurutnya, Pertamina harus meningkatkan keseriusan dalam menangani persoalan ini dan tidak membiarkan daerah menghadapi antrean panjang tanpa kepastian.
“Pertamina harus lebih meningkatkan keseriusannya terhadap penanganan isu BBM ini. Jangan sampai setiap menjelang hari besar masyarakat selalu dihadapkan pada antrean panjang. Pertamina pusat harus transparan, apakah ini masalah kuota, distribusi, atau ada kendala lain. Daerah tidak boleh dibiarkan menanggung dampaknya sendiri,” ujarnya.
Sultan Melvin juga menyoroti pentingnya langkah konkret dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memberikan solusi terhadap persoalan distribusi BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Ia menilai Kementerian ESDM harus hadir dengan strategi yang jelas, terukur, dan cepat, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika kebutuhan masyarakat meningkat signifikan.
“Kami meminta Kementerian ESDM memberikan solusi terbaik terhadap distribusi BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Pengawasan harus diperketat, kuota harus dipastikan aman, dan distribusi harus diawasi sampai ke daerah. Jangan hanya memantau dari pusat, tetapi harus ada langkah nyata agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Barat merupakan wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi dari luar daerah, sehingga gangguan kecil sekalipun dapat langsung berdampak besar kepada masyarakat.
Selain itu, Sultan Melvin menyinggung kondisi global yang masih belum stabil akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok energi dunia. Karena itu, pemerintah pusat dan Pertamina harus memiliki langkah antisipasi yang matang agar daerah tidak menjadi pihak yang paling terdampak.
“Situasi global belum stabil, konflik di Timur Tengah masih berlangsung. Pemerintah harus punya strategi cadangan dan langkah antisipasi. Jangan sampai setiap ada gangguan dunia, rakyat di daerah yang pertama merasakan dampaknya,” katanya.
Sultan Melvin menegaskan bahwa DPD RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan energi nasional dan memastikan masyarakat Kalimantan Barat tidak menjadi korban dari lemahnya tata kelola distribusi BBM.
“Negara harus hadir. Distribusi BBM harus dipastikan aman, terutama menjelang Idul Fitri. Kami di DPD RI akan mengawal persoalan ini sampai ada kepastian bahwa masyarakat Kalimantan Barat tidak lagi dihadapkan pada antrean panjang setiap menjelang hari besar,” tutup Sultan Melvin.
Tim : liputan/D.Arifin
.png)
