.png)
Tapanulih tengah Sumatara utara | Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan bantuan bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mulai tercium kuat. Fakta di lapangan berbicara lain, ketika Inspeksi Mendadak (Sidak) anggota DPRD Tapteng justru menemukan tumpukan bantuan yang belum tersalurkan di Kantor Bupati.
Temuan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar: mengapa bantuan yang seharusnya segera sampai ke tangan korban, justru “diamankan” di pusat pemerintahan?
Situasi semakin memanas setelah hasil sidak tersebut viral di media sosial. Alih-alih meredam polemik dengan data terbuka, klarifikasi yang disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Basyiri Nasution, justru dinilai belum menyentuh inti persoalan.
Basyiri memang membantah adanya penimbunan. Ia menyebut seluruh arus bantuan telah tercatat dengan baik dan diklaim transparan. Namun publik menilai, klaim tersebut tidak dibarengi dengan bukti konkret yang bisa diuji.
Di tengah simpang siur itu, suara kritis muncul dari masyarakat. Seorang warga Tapteng, Tri Supriadi, secara terbuka menantang narasi resmi tersebut melalui akun Facebook “Tri Supriadi Vlog”.
Dalam video yang diunggah Minggu (29/3/2026), Tri mengangkat satu isu spesifik yang hingga kini belum terjawab: ke mana perginya bantuan susu Bear Brand yang sempat ramai diperbincangkan di awal bencana.
“Susu Bear Brand ini dari awal sudah jadi pertanyaan. Masyarakat sempat heboh, tapi tidak pernah ada kejelasan. Kalau tidak ada, bilang saja. Tapi kalau ada, siapa yang kasih dan ke mana disalurkan?” tegasnya.
Pertanyaan itu bukan tanpa dasar. Hingga kini, tidak pernah ada publikasi resmi yang merinci daftar bantuan secara lengkap, termasuk jenis, jumlah, dan distribusinya. Kondisi ini membuka ruang spekulasi yang semakin liar di tengah masyarakat.
Yang lebih memicu kecurigaan, upaya konfirmasi yang dilakukan baik oleh warga maupun wartawan justru berujung pada kebuntuan. Tri mengaku telah tiga hari mencoba menghubungi Basyiri tanpa respons.
Hal serupa dialami wartawan. Panggilan telepon tak diangkat, pesan WhatsApp pun tak dibalas. Sikap bungkam ini justru memperkuat kesan adanya informasi yang ditahan.
Dalam situasi krisis, transparansi bukan sekadar slogan. Publik berhak tahu bantuan apa saja yang masuk, siapa pemberinya, dan ke mana disalurkan. Ketika informasi itu tidak dibuka, kecurigaan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Apalagi, temuan tumpukan bantuan oleh DPRD menjadi fakta awal yang sulit dibantah. Publik kini menunggu, apakah Pemkab Tapteng mampu menjawab dengan data terbuka, atau justru memilih terus bersembunyi di balik klarifikasi normatif.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan rinci dari pihak Pemkab Tapteng terkait daftar bantuan secara menyeluruh, termasuk keberadaan dan distribusi susu Bear Brand yang menjadi sorotan.
Polemik ini bukan lagi sekadar soal logistik, tetapi menyangkut kepercayaan publik. Dan jika tidak segera dijawab secara transparan, bukan tidak mungkin dugaan-dugaan yang berkembang akan semakin sulit dibendung.
(Hasanuddingulo)
.png)
