.png)
UNGKAP FAKTA - TANGERANG, 17 April 2026 — Publik kembali disuguhi tontonan ironis dari meja birokrasi. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2026 mengungkap fakta mengejutkan: Anggaran Makan dan Minum (Mamin) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) meroket tajam hingga nyaris tiga kali lipat, menembus angka Rp3 Miliar.
Lonjakan drastis dari pos pengeluaran yang sepenuhnya bersifat konsumtif ini memicu reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil, salah satunya dari Pimpinan Daerah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Tangerang. Kebijakan ini dinilai cacat nalar, minim empati, dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip efisiensi uang pajak rakyat.
**Kontras dengan Realitas Sosial Masyarakat**
Kenaikan anggaran konsumsi aparatur ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat bawah yang masih harus berjuang menghadapi fluktuasi harga bahan pokok dan tantangan ekonomi. Alih-alih dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, atau penanganan *stunting*, dana miliaran rupiah justru disiapkan untuk membiayai rapat dan jamuan pejabat.
Fikri Albuqhori, tokoh pemuda dan masyarakat dari SEMMI Kabupaten Tangerang, melontarkan kritik pedas terkait hilangnya kepekaan sosial para pejabat daerah.
"Ini bukan lagi sekadar soal angka di atas kertas, tapi soal nalar, moral, dan empati birokrasi yang sudah tumpul. Di saat rakyat masih banyak yang harus memutar otak untuk bisa makan tiga kali sehari, para pejabat di Setda justru menyiapkan Rp3 Miliar uang rakyat hanya untuk membiayai piring-piring dan gelas mereka sendiri. Ini adalah bentuk 'pesta pora' yang dilegalkan lewat sistem. Kami pertanyakan, urgensi apa yang membuat selera makan birokrat ini melonjak hingga 300 persen di tahun 2026?" tegas, Fikri Albuqhori.
Lebih lanjut, absennya rincian detail mengenai alasan lonjakan anggaran ini menimbulkan dugaan adanya inefisiensi yang disengaja. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang pun turut dipertanyakan.
Rijal, yang juga mewakili suara masyarakat dari SEMMI, menyoroti teknis pengawasan dan menuntut adanya tindakan nyata dari para wakil rakyat.
"DPRD Kabupaten Tangerang jangan cuma jadi 'stempel karet' yang mengiyakan setiap ajuan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dari pihak eksekutif. Angka Rp3 Miliar untuk sekadar makan dan minum satu instansi itu tidak rasional! Kami menuntut DPRD untuk mencoret dan merasionalisasi anggaran tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada evaluasi dan transparansi yang jelas terkait pos anggaran siluman ini, SEMMI siap turun ke jalan dan menduduki kantor Bupati dan DPRD untuk menagih akuntabilitas mereka," ujar Rijal dengan nada tajam.
Tiga Tuntutan Mendesak SEMMI Kabupaten Tangerang:
Menyikapi polemik ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Tangerang menyatakan tiga sikap tegas:
1. Rasionalisasi Segera: Menuntut Pemkab dan DPRD Kabupaten Tangerang segera memangkas anggaran Mamin Setda 2026 dan mengalihkannya ke pos belanja produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).
2. Buka Transparansi Publik: Meminta Setda Kabupaten Tangerang membuka rincian RKA Mamin Rp3 Miliar tersebut kepada publik agar masyarakat bisa menilai langsung kewajarannya.
3. Audit Perencanaan: Mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi ketat proses perencanaan anggaran di Kabupaten Tangerang agar tidak ada ruang untuk mark-up atau pemborosan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Akankah suara kritis ini didengar, atau birokrasi tetap memilih menutup telinga demi mempertahankan fasilitas mewahnya?
.png)
