.png)
Ungkapfakta.info // LAMPUNG TENGAH – Penanganan perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang tenaga pendidik berinisial HA di SMP Negeri 1 Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, kini memasuki tahap krusial. Berkas perkara tersebut telah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk proses persidangan, Senin (11/05/2026).
Perkara ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/329/XII/2025/SPKT/POLRES LAMPUNG TENGAH/POLDA LAMPUNG tertanggal 23 Desember 2025, terkait dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap rekan sesama tenaga pendidik di lingkungan sekolah.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 08 Mei 2026, penyidik Polsek Gunung Sugih menyatakan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selanjutnya, perkara ini akan diproses melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
Dalam dokumen tersebut, tersangka HA diduga melanggar Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 471 ayat (1) KUHP baru yang mengatur mengenai dugaan penganiayaan ringan.
Meski dikategorikan sebagai Tipiring, perkara ini tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kategori pidana ringan tidak menghapus substansi dugaan perbuatan maupun dampak psikologis yang dirasakan korban.
Peristiwa tersebut terjadi pada 23 Desember 2025 di lingkungan sekitar SMP Negeri 1 Gunung Sugih.
Saat itu, korban yang juga berprofesi sebagai guru sedang menjalankan aktivitas rutin absensi pagi di sekolah. Tidak lama kemudian, korban diajak oleh rekannya berinisial DLG untuk membeli sarapan dan singgah di sebuah rumah kontrakan yang berada tepat di depan sekolah.
Namun, sesaat setelah korban tiba di lokasi, HA diduga datang menghampiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Peristiwa tersebut disebut disaksikan oleh sejumlah orang di lokasi kejadian, termasuk DLG serta penghuni rumah kontrakan tersebut.
Korban mengaku mengalami tekanan psikologis berat dan merasa dipermalukan atas peristiwa yang terjadi di hadapan banyak orang.
“Saya sangat terpukul secara mental dan merasa harga diri saya direndahkan di depan orang lain,” ungkap korban kepada awak media.
Korban juga menyebut bahwa pihak sekolah sempat melakukan upaya mediasi. Akan tetapi, hingga saat ini mediasi tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi korban.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak tersangka HA belum memberikan keterangan resmi terkait perkara tersebut. Pihak sekolah juga belum memberikan tanggapan resmi terkait proses hukum yang sedang berjalan.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat luas karena melibatkan seorang tenaga pendidik yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika, pengendalian emosi, serta hubungan harmonis antar sesama rekan kerja di lingkungan pendidikan.
Ketua Lembaga Pemerhati Pendidikan Perempuan dan Anak, Nelson Aruan, menilai bahwa sikap arogan maupun tindakan yang terkesan menunjukkan dominasi kekerasan tidak sepatutnya terjadi di lingkungan sekolah.
“Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat membangun karakter dan keteladanan, bukan tempat mempertontonkan intimidasi ataupun emosi yang berlebihan,” tegas Nelson saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 11 Mei 2026.
Menurutnya, setiap persoalan di lingkungan pendidikan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan profesional, bukan dengan tindakan yang dapat memicu konflik maupun keresahan di kalangan warga sekolah.
Selain menghadapi proses pidana, HA juga berpotensi menjalani pemeriksaan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi, sanksi administratif siap menjerat.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN wajib menjaga kehormatan institusi, menaati ketentuan hukum, serta menjadi teladan di masyarakat.
Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari teguran tertulis, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Praktisi Hukum di Lampung Tengah, Ahmad Ridho, S.H., menilai bahwa perkara yang melibatkan tenaga pendidik perlu ditangani secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Selain penegakan hukum yang tegas, pembinaan etik di lingkungan pendidikan juga sangat penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi sekolah,” ujar Ahmad Ridho.
Publik berharap proses hukum perkara ini dapat berjalan secara objektif dan adil, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak sekaligus menjaga marwah dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.
(Tim)
.png)
