.png)
BOJONEGORO, ungkapfakta.info
Ratusan anggota Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026). Aksi yang berlangsung pukul 10.30 hingga 12.00 WIB ini berangkat dari titik kumpul di depan Terminal Jalan Veteran sejak pukul 10.00 WIB. Peserta mengenakan seragam khas relawan, membawa spanduk, poster, serta bendera Merah Putih sebagai wujud semangat menjaga program tersebut tetap berjalan dan bersih.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta, relawan menegaskan: “Selamatkan Masa Depan Bangsa: Lanjutkan Program MBG, Bersihkan Program MBG Dari Koruptor, dan Evaluasi Tata Kelola”. Menurut mereka, MBG adalah hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan nutrisi yang layak demi masa depan. Program ini menyentuh kehidupan banyak pihak—mulai anak sekolah, ibu hamil hingga menyusui, hingga warga yang berisiko mengalami kekurangan gizi—sehingga pengalihan atau penghentiannya akan sangat merugikan.
Dalam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan pusat, terdapat empat poin utama:
Pertama, menuntut kelanjutan program. Relawan menegaskan MBG harus terus berjalan karena sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok rentan agar terhindar dari masalah gizi buruk dan pertumbuhan terhambat.
Kedua, tindak tegas oknum koruptor. Mereka meminta aparat penegak hukum—mulai Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Kejaksaan—untuk bekerja tuntas, transparan, dan membongkar setiap penyimpangan pengelolaan anggaran. “Tidak boleh ada pengecualian bagi siapa pun yang terbukti merugikan keuangan negara dan hak rakyat,” tegas dalam tuntutan tersebut.
Ketiga, evaluasi menyeluruh dan perbaikan tata kelola. Relawan mendesak Badan Gizi Nasional melakukan audit mendalam terhadap seluruh rantai pasok, mulai pengadaan bahan, pengolahan, hingga penyaluran melalui Satuan Pelayanan Penuh Gizi (SPPG). Hal ini bertujuan menjamin standar higienitas, kualitas gizi, keamanan pangan yang benar-benar terjaga.
Keempat, melibatkan pengawasan publik. Pemerintah diminta membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, ahli gizi, hingga mahasiswa untuk ikut memantau dan mengevaluasi agar program berjalan sesuai rencana dan berstandar Angka Kecukupan Gizi yang ditetapkan.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa gerakan ini bukan menolak program, melainkan bentuk kepedulian agar MBG menjadi program yang bersih, efektif, dan membawa manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa. Peserta berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi jembatan penyampaian aspirasi ini kepada pihak berwenang di tingkat pusat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara telah menyerahkan surat tuntutan kepada perwakilan DPRD Bojonegoro untuk ditindaklanjuti. Relawan berjanji akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar tetap berjalan sesuai tujuan awal: menjaga masa depan generasi Indonesia melalui pangan yang bergizi dan aman.(Red)
.png)
