• Jelajahi

    Copyright © Ungkap Fakta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    BREAKING NEWS
    Memuat berita terbaru Ungkap Fakta...
    Skor, hasil dan jadwal sepak bola
    Menghubungkan ke data pertandingan...
    Sumber data: API-Football

    Iklan

    Andika Fortuba Sejalan Dengan Elwan Tuba Kadis Kominfo Melampaui Wewenang Bupati Diminta Bertanggung Jawab

    Sabtu, 10 Oktober 2026, Oktober 10, 2026 WIB Last Updated 2026-10-10T11:37:49Z
    masukkan script iklan disini



    ungkapfakta.info


     

    TULANG BAWANG 10 OKTOBER 2026 Ketua DPP Ormas Fortuba Andika Fortuba menyatakan sependapat dan mendukung pernyataan yang disampaikan oleh warga bernama Elwan Tuba di kolom komentar media ungkapfakta.info. Elwan Tuba menyatakan Kadis Kominfo Nanang Wisnaga, S.Sos., M.M. tidak memiliki wewenang dalam permasalahan tersebut. 


    Andika Fortuba menegaskan bahwa yang dimaksud tidak memiliki wewenang itu justru Kepala Dinas Kominfo Nanang Wisnaga sendiri, dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengawasan Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan.

     

    Andika Fortuba menyampaikan pernyataan tegasnya. Red 

     

    Saya sependapat dan mendukung pandangan yang disampaikan Elwan Tuba. Beliau benar menegaskan bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Nanang Wisnaga, S.Sos., M.M. tidak memiliki wewenang dalam permasalahan tersebut. 


    Yang kami tegaskan sama persis, Kadis Kominfolah yang tidak punya wewenang mengoreksi substansi dugaan korupsi BUMD. Bukan warga yang bertanya. Bukan media yang memberitakan. Itu yang kami tegaskan dan itulah yang membuat pandangan kami selaras dan sejalan dengan Elwan Tuba.

     

    Nanang Wisnaga sibuk menyangkal pemberitaan masyarakat namun belum membuka rincian Anggaran Publikasi Tahun 2026. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa surat hak koreksi yang diterbitkan bukan semata-mata inisiatif pribadi beliau. Ada indikasi kuat bahwa langkah ini diarahkan dari atas untuk menutup informasi yang tidak menguntungkan pihak tertentu. 


    Jika benar demikian maka Nanang Wisnaga hanyalah perpanjangan tangan yang menjalankan perintah, dan Bupati Qudrotul Ikhwan adalah pihak yang sesungguhnya harus dimintai pertanggungjawaban.

     

    Bupati Qudrotul Ikhwan memegang kendali tertinggi atas seluruh perangkat daerah termasuk Dinas Kominfo. Jika bawahannya melampaui wewenang maka itu adalah cerminan dari kepemimpinan yang lemah atau sengaja diarahkan ke arah tersebut. Bupati tidak boleh bersembunyi di balik alasan itu murni tugas dinas. Pembinaan berarti mengawasi dan bertanggung jawab. 


    Jika Nanang Wisnaga keluar dari jalur kewenangannya maka Bupati Qudrotul Ikhwan yang pertama kali harus maju dan menjelaskan kepada rakyat. Jangan biarkan bawahan menjadi tameng sementara pimpinan bersembunyi di balik layar.

     

    Dinas Kominfo bertugas menyebarkan informasi dan melayani akses informasi publik. Tidak satu pun peraturan yang memberikan wewenang kepada Kadis Kominfo untuk memutuskan benar atau salahnya dugaan pidana korupsi. Itu ranah Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. 


    Ketika Nanang Wisnaga mengeluarkan surat hak koreksi yang membantah substansi dugaan penyimpangan keuangan BUMD, beliau telah melampaui batas kewenangannya sendiri. Di sinilah pandangan kami dengan Elwan Tuba bertemu dan sama: bukan warga yang berlebihan bertanya, melainkan Kadis Kominfo yang ke luar jalur kewenangannya demi kepentingan atasan.

     

    Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 menyatakan setiap informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh setiap pemohon informasi publik. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan hak koreksi adalah hak pemohon informasi untuk memperbaiki kesalahan informasi yang dimilikinya, bukan hak badan publik untuk membantah pemberitaan masyarakat. Pasal 9 ayat 1 huruf a mewajibkan badan publik memberikan informasi yang akurat, benar, dan terbaru. Pasal 11 mewajibkan badan publik menyediakan informasi publik yang dimohon oleh setiap pemohon informasi publik tanpa alasan yang berlebihan.

     

    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 huruf d menyatakan asas kepentingan umum berarti mendahulukan kesejahteraan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Pasal 3 huruf e menyatakan asas akuntabilitas berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

     

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat 3 menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, disiplin, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

     

    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas membantu Kepala Daerah dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yaitu mengelola informasi publik, bukan menilai kebenaran dugaan pidana atau membungkam suara rakyat.

     

    Jadi Elwan Tuba benar, dan kami sependapat dengannya, yang harus berhati-hati melampaui wewenang adalah pejabat, bukan warga yang menyuarakan kepeduliannya. Rakyat tidak perlu surat tugas untuk menanyakan nasib 30 miliar rupiah uang rakyat. 


    Sedangkan Kadis Kominfo Nanang Wisnaga tidak punya dasar hukum apa pun untuk menutup atau membantah dugaan pelanggaran hukum yang sedang disampaikan masyarakat. 


    Jika beliau melakukannya atas perintah maka Bupati Qudrotul Ikhwan harus berani mengakuinya dan menjelaskan alasannya secara terbuka di hadapan seluruh warga Tulang Bawang.

     

    Perlu ditegaskan pernyataan ini adalah penyamaan pandangan atas fungsi dan batas wewenang kelembagaan. Praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak. 


    Dinas Kominfo Kabupaten Tulang Bawang dan Bupati Qudrotul Ikhwan berhak menyampaikan penjelasan dasar hukum yang digunakan saat menerbitkan surat hak koreksi tersebut secara terbuka kepada publik kapan saja.

     

    Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi yang disampaikan Dinas Kominfo terkait dasar hukum yang digunakan dalam surat hak koreksi tersebut. 


    Belum pula ada klarifikasi dari Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan apakah langkah yang diambil Kadis Kominfo sepenuhnya merupakan wewenang jabatan atau ada arahan dari pimpinan tertinggi daerah.

     

    Narasumber: Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba serta komentar Elwan Tuba di media ungkapfakta.info

     

    Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

     

    Pewarta: Yantoni

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    https://www.profitableratecpm.com/knzuikf5dh?key=c788dca60ab1d7a8d48523714ff94c5e