Ari Saputra Sekretaris Gempita Kami Datang Bukan Merusak Kami Menyuarakan Kebenaran

ungkapfakta.info

Tulang Bawang, 11 November 2026 — Sikap tegas Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang dalam menanggapi kehadiran elemen masyarakat yang sedang menyuarakan aspirasi menuai sorotan tajam. Ari Saputra selaku Sekretaris Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang atau GEMPITA menegaskan bahwa kehadiran pihaknya di lapangan sama sekali bukan untuk merusak ketertiban umum, melainkan semata-mata untuk menyuarakan kebenaran di hadapan publik.

"Kami datang tidak untuk merusak, kami datang untuk menyuarakan. Apapun resikonya akan saya terima demi kepentingan orang banyak," ujar Ari Saputra dengan lugas dan berani.

Pernyataan ini muncul di tengah dugaan adanya tekanan yang dialami warga yang ingin menyampaikan keluhan terkait pengelolaan keuangan daerah. Alih-alih didengarkan, justru masyarakat merasa dihadang oleh aparat yang seharusnya melindungi warga, bukan membungkam suara rakyat. Sikap Satpol PP yang terkesan represif terhadap warga yang menyampaikan aspirasi ini justru menimbulkan pertanyaan publik: untuk siapa sebenarnya aparat itu bekerja?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 4 menjamin setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum. Pembatasan atau penghalangan terhadap hak konstitusional warga negara merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 380 ayat (1) menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketentraman, ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Bukan menindas warga yang hanya ingin tahu ke mana uang rakyat dihabiskan.

Ari Saputra juga menyampaikan harapan yang disampaikan masyarakat luas, yakni agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi turun langsung ke Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, guna melakukan pengawasan dan penelusuran mendalam terhadap berbagai dugaan penyelewengan yang terus bergulir namun belum mendapatkan penanganan tuntas. Masyarakat juga meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak menutup mata terhadap laporan-laporan yang terus disampaikan warga.

"Laju saban hari cari-cari alangkah banyak diluaran sana yang bisa ditertibkan, kalau memang real bicara tentang tugas," tegas Ari.

Pernyataan ini mengingatkan bahwa tugas aparat bukan sekadar menertibkan rakyat yang berani bertanya, tetapi menertibkan pelanggaran aturan, ketidakberesan, dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat. Jika energi lebih banyak diarahkan untuk membungkam suara ketimbang menindak masalah sebenarnya, maka fungsi pengawasan telah gagal di tempatnya.

Masyarakat Tulang Bawang tidak meminta istimewa, hanya meminta satu hal: keadilan. Dan suara keadilan tidak boleh dibungkam oleh siapa pun, dengan alasan apa pun.

Redaksi media ungkap fakta membuka ruang seluas-lebarnya bagi Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait penanganan aspirasi masyarakat di lapangan. Hak jawab dapat disampaikan paling lambat 3×24 jam sejak berita ini dimuat.

Pewarta: Yantoni