.png)
.jpg)
Padang Pariaman, 28 Mei 2025 — Dugaan praktik penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi secara ilegal kembali mencuat di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seorang pelansir bernama Jhon, yang mengaku sebagai putra daerah, membongkar dugaan penyelewengan pasokan Bio Solar di SPBU Palapa.Jhon mengungkap bahwa SPBU Palapa menerima pasokan Bio Solar sebanyak 16 ton per hari, namun hanya 8 ton yang benar-benar disalurkan untuk kebutuhan masyarakat umum. Sementara itu, 8 ton sisanya diduga disalurkan kepada oknum tertentu yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak tertentu yang diduga kuat “melindungi” operasi ilegal ini.
Jhon tidak menyebut nama oknum secara langsung, namun menyatakan bahwa oknum tersebut telah bekerja sama dengan “berbagai pihak”, termasuk yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, sehingga membuat sebagian media enggan mengangkat isu ini secara terang-terangan.
Pengakuan Jhon disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 28 Mei 2025, pukul 17.45 WIB. Ia menjelaskan bahwa BBM Bio Solar yang ia kirimkan diarahkan ke dua titik: kawasan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan area permukiman di Pengambiran.
Motif utamanya diduga adalah keuntungan ekonomi. BBM bersubsidi seperti Bio Solar memiliki nilai pasar yang tinggi jika dijual secara ilegal atau dialihkan kepada sektor yang tidak berhak. Jhon sendiri mengaku menerima upah Rp300 ribu per hari untuk setiap pengantaran BBM ke lokasi-lokasi tersebut.
Pengakuan Jhon mengindikasikan adanya jaringan sistematis dalam distribusi ilegal BBM. Ia merasa aktivitasnya “aman” karena berada di bawah perlindungan pihak-pihak tertentu. Praktik seperti ini dinilai mencederai hak masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPBU Palapa maupun aparat penegak hukum belum memberikan tanggapan resmi. Publik menantikan respons dari Pertamina, Polres Padang Pariaman, dan Pemda Sumbar, agar dugaan penyelewengan ini tidak terus merugikan negara dan rakyat kecil.
Kasus ini menambah daftar panjang penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di daerah. Jika dibiarkan, praktik ini berpotensi menciptakan krisis kepercayaan terhadap SPBU dan pemerintah daerah. Investigasi menyeluruh dan transparansi diperlukan untuk menindak pelaku serta membenahi sistem distribusi BBM di tingkat lokal.
.png)
