Bupati Padang Pariaman JKA Jelaskan Pembatalan Pekan Kebudayaan I: Efisiensi Anggaran dan Koordinasi Lemah Jadi Alasan Utama

 

PADANG PARIAMAN – Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., secara resmi menjelaskan alasan di balik pembatalan Pekan Kebudayaan I yang semula direncanakan digelar di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, pada awal Juli ini. Dalam keterangannya, Bupati JKA menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan dua pertimbangan utama yang krusial.

"Pertimbangan pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran di seluruh daerah di Indonesia. Maka sebagai bagian dari pemerintah daerah, Pemkab Padang Pariaman wajib mengacu pada kebijakan nasional ini," ujar Bupati.

JKA menyoroti besarnya anggaran yang telah direncanakan untuk kegiatan tersebut, yakni lebih dari Rp 200 juta, dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat. "Kami tidak ingin timbul anggapan bahwa saat negara menghemat, kami justru menghambur-hamburkan anggaran dalam satu kegiatan di satu nagari," ungkapnya, menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bijak.

Selain efisiensi anggaran, Bupati juga menyayangkan minimnya koordinasi antara Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan jajaran pimpinan daerah. "Kegiatan ini awalnya dikelola oleh bidang terkait, namun tidak ada koordinasi menyeluruh dengan pimpinannya. Ini yang sedang kita evaluasi dan perbaiki ke depannya," tegas JKA, mengindikasikan adanya perbaikan sistem kerja di lingkungan OPD.

Sementara itu, Irmansyah, SE, seorang tokoh Masyarakat Padang Pariaman, turut menambahkan bahwa keputusan ini bukanlah pembatalan sepenuhnya, melainkan bentuk revisi dan penyesuaian kegiatan akibat adanya miskomunikasi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap informasi yang tidak terverifikasi, demi menjaga suasana kondusif.

Bupati JKA memastikan bahwa semangat para seniman yang telah berlatih dan mempersiapkan diri tidak akan disia-siakan. Pemerintah akan mencari format acara baru yang bisa tetap menampung penampilan para pelaku seni.

"Format baru ini akan langsung dikoordinir bersama pemerintah nagari, tanpa melibatkan dinas, agar lebih efisien dan tetap menjaga semangat berkesenian masyarakat. Kami mendukung penuh kegiatan budaya, namun tetap harus memperhatikan keadilan dan efisiensi," jelasnya.

JKA juga mengingatkan bahwa Padang Pariaman memiliki 103 nagari, dan seluruhnya harus diperlakukan setara. Ia menekankan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar nagari, terutama dalam penggunaan dana APBD.

Meskipun acara awal dibatalkan, JKA memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten tetap berkomitmen mendukung kegiatan seni dan budaya. Terkait pelaksanaan acara baru, ia menyerahkan sepenuhnya kepada stakeholder Nagari Katapiang, karena diyakini memiliki potensi dan dukungan kuat dari berbagai tokoh masyarakat.

"Kami yakin Nagari Katapiang bisa. Dukungan terhadap kesenian sudah jelas dan akan tetap kita rawat bersama," tutup Bupati, menunjukkan kepercayaan penuh kepada potensi daerah dan masyarakatnya.

---