.png)
Pontianak, 29 juli 2025 – Gedung megah tak selalu berarti kokoh. Itulah yang kini menjadi sindiran publik Kalimantan Barat usai insiden memalukan menimpa Gedung Terpadu Garuda, kompleks perkantoran milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur Sutarmidji. Plafon gedung yang belum lama diresmikan itu ambruk. Peristiwa ini sontak memantik gelombang pertanyaan dan desakan publik agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan mengusut dugaan kejanggalan dalam proses pembangunan.
Gedung Garuda dibangun dengan label "terpadu", "modern", dan "representatif". Berdasarkan laporan dari Pontianak-Post, gedung ini ditujukan untuk menampung berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan diresmikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Pemprov Kalbar pada 28 Januari 2023. Namun ironi terjadi: baru seumur jagung, bagian plafonnya ambruk begitu saja.
Simbol Gagalnya Akuntabilitas Proyek Publik?
Tidak sedikit masyarakat yang menilai peristiwa ini sebagai sinyal kuat kegagalan sistem pengawasan dan dugaan praktik tak sehat dalam proyek pembangunan daerah. Banyak pertanyaan menggantung di ruang publik: Siapa kontraktornya? Bagaimana proses tendernya? Apakah sesuai spesifikasi? Dan yang paling krusial: ke mana pengawasan pemerintah dan inspektorat saat proyek ini dikerjakan?
“Kita bicara soal gedung pemerintahan yang dibiayai dari uang rakyat, bukan warung kopi. Kalau kualitasnya jeblok, itu cermin buruk dari tata kelola anggaran. APH harus usut, jangan sampai ada pembiaran,” ujar Eka Siswanto, salah satu pegiat transparansi anggaran publik di Kalbar.
Bayang-bayang Proyek Serat Optik: Pola Lama, Masalah Serupa?
Insiden ini semakin memperpanjang daftar proyek-proyek bermasalah yang dibangun di masa lalu. Kasus serat optik yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Pontianak kini menjadi pembanding yang relevan. Proyek dengan nilai miliaran rupiah itu tengah diselidiki karena dugaan penyimpangan anggaran dan pengadaan.
Banyak kalangan menduga proyek Gedung Garuda bisa jadi memiliki pola serupa: penganggaran besar, pengawasan minim, dan hasil yang jauh dari ekspektasi.
“Ini momentum bagi Kejaksaan Tinggi dan BPK untuk bertindak tegas. Audit forensik harus dilakukan. Jangan hanya serat optik yang dibongkar, tapi seluruh proyek strategis di era Sutarmidji harus diaudit, termasuk Gedung Garuda ini,” tambah Hadi Firmansyah, Humas DPW APRI Kalimantan Barat yang juga aktif mendorong transparansi proyek pemerintah.
Dugaan Mark-Up, Spesifikasi Palsu, dan Kepentingan Politik?
Kecurigaan publik tak hanya berhenti pada kualitas fisik bangunan. Lebih jauh, banyak yang menyoal kemungkinan adanya praktik mark-up anggaran dan spesifikasi teknis yang diabaikan demi mengejar waktu seremonial peresmian. Bukan rahasia lagi, proyek infrastruktur di tahun-tahun akhir masa jabatan kepala daerah kerap dijadikan ‘panggung pencitraan’ politik, alih-alih difokuskan pada kualitas jangka panjang.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan menantang pihak Inspektorat Provinsi untuk membuka seluruh dokumen teknis pembangunan Gedung Garuda ke publik: dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen lelang, hingga hasil uji kelayakan.
“Kita butuh transparansi total. Ini uang rakyat, bukan uang elite. Kalau perlu, bentuk Tim Khusus Gabungan dari APH, auditor independen, dan perwakilan masyarakat sipil,” tegas seorang akademisi teknik sipil dari Universitas di Pontianak.
Gedung Megah, Tapi Runtuh: Simbol Kepemimpinan yang Gagal?
Plafon yang ambruk bisa diperbaiki, tapi kerusakan pada kepercayaan publik jauh lebih sulit direstorasi. Di mata masyarakat, insiden ini lebih dari sekadar kecelakaan teknis. Ini adalah simbol gagalnya integritas tata kelola pemerintahan yang seharusnya menjunjung tinggi efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Jika proyek sekelas Gedung Garuda saja ambruk, bagaimana dengan sekolah-sekolah, puskesmas, dan infrastruktur desa yang dibangun dalam diam? Pertanyaan itu kini menggelinding liar di tengah masyarakat.
APH Didesak Bertindak, Jangan Hanya Jadi Penonton
Masyarakat Kalimantan Barat secara tegas mendesak Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa tuntas pihak-pihak yang terlibat, baik dalam perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Ini saatnya aparat membuktikan bahwa hukum tak pandang jabatan dan nama besar.
“Kita sudah lelah jadi korban dari proyek pencitraan. Kalau APH diam, publik akan menilai negara absen membela kepentingan rakyat,” kata tokoh masyarakat Pontianak dalam sebuah diskusi terbuka.
Catatan Redaksi:
Kasus ini akan terus kami pantau. Redaksi mengajak masyarakat yang memiliki informasi terkait pembangunan Gedung Garuda untuk menyampaikan data, foto, atau dokumen guna memperkuat proses investigasi jurnalis dan mendorong keterbukaan informasi publik.
Tim : Redaksi
.png)
