.png)
KARAWANG | Suasana Gedung DPRD Karawang memanas, Jumat siang (25/7/2025). Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar untuk membahas dugaan pelanggaran serius oleh oknum HRD PT FCC Indonesia berubah menjadi simbol nyata pengabaian terhadap suara rakyat. Pihak terlapor mangkir. Tak ada kejelasan. Tak ada itikad baik.
RDP yang seharusnya menjadi ajang klarifikasi, justru berubah menjadi panggung kemarahan publik. Ketidakhadiran pihak yang dilaporkan dinilai sebagai bentuk arogansi dan pelecehan terhadap lembaga legislatif serta rakyat Karawang yang menuntut keadilan.
Dede Jalaludin, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi tak menahan amarahnya. Ia menyebut mangkirnya pihak terlapor sebagai sinyal kuat bahwa perusahaan enggan bertanggung jawab.
"Kami merasa dilecehkan. Hari ini PT FCC Indonesia memperlihatkan wajah aslinya: tidak serius, tidak peduli, dan tidak takut melawan hukum. Tapi kami tidak akan mundur. Proses hukum tetap jalan. Jangan anggap remeh rakyat Karawang," tegas Dede dengan nada tajam.
Pernyataan keras juga datang dari Nana Satria Permana, aktivis Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB). Ia bahkan menyebut ketidakhadiran oknum HRD PT FCC Indonesia sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat rakyat.
"Yang datang hanya utusan tanpa kuasa. Bukan solusi, justru menambah luka. Ini bukan cuma soal etika, tapi soal harga diri masyarakat Karawang. Kalau perusahaan terus begini, jangan salahkan kalau gelombang perlawanan makin membesar," kecam Nana.
Forum resmi DPRD hari itu berubah menjadi simbol gagalnya komunikasi dan tanggung jawab korporasi. Publik pun mulai mempertanyakan: ada apa dengan PT FCC Indonesia? Mengapa takut hadir?
Ketidakhadiran ini tak hanya mempermalukan perusahaan, tapi juga mencoreng wajah dunia industri di Karawang. Kepercayaan publik tergerus. Relasi perusahaan–masyarakat berada di ujung tanduk.
Rakyat menanti keadilan. Tapi PT FCC Indonesia malah bermain diam. Sampai kapan?
Penulis: Riki hermawan
.png)
