.png)
Sikap saling lempar tanggung jawab ini memicu kecurigaan publik bahwa ada kejanggalan serius dalam pengelolaan dana negara.
Tokoh masyarakat Tubaba, Yusmar, angkat bicara. Ia menilai mustahil pejabat bidang tidak mengetahui rincian anggaran yang menjadi kewenangannya.
“Kalau bidangnya tidak tahu anggaran, bagaimana mereka mau kerja? Itu jelas tidak masuk akal, apalagi ini menyangkut uang negara,” tegas Yusmar kepada wartawan, Jumat (29/08/2025).
Yusmar juga mencurigai adanya praktik penyembunyian informasi terkait pencairan anggaran.
“Patut dicurigai apakah mereka memang tidak tahu soal pencairan atau hanya dijadikan kedok untuk menutupinya. Kalau mereka benar tidak tahu, berarti ada dugaan tanda tangan mereka sebagai PPTK dipalsukan oleh oknum tertentu,” lanjutnya.
Dari penelusuran media sebelumnya, ditemukan sederet kegiatan dan belanja Dishub dengan nilai fantastis. Namun, ketika dikonfirmasi, beberapa pejabat di internal Dishub justru memberikan jawaban berbeda-beda bahkan saling lempar tanggung jawab.
Lukman, pejabat Bidang Angkutan, mengaku tidak mengetahui detail realisasi anggaran di bagiannya.
“Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan lokal itu kegiatan ya kita buat proposal dan ke UPTD, dan di tahun 2025 ini kita baru audiensi. Kalau anggarannya, saya tidak tahu,” ujarnya saat dikonfirmasi media beberapa waktu lalu.
Bahkan terkait audit inspeksi dan pemantauan sistem manajemen angkutan umum, Lukman kembali menegaskan hal yang sama.
“Kegiatannya hanya monitoring dan sosialisasi, sama saja saya tidak tahu anggarannya,” terangnya.
Pernyataan berbeda muncul dari Herson, pejabat Bidang Lalu Lintas, yang mengungkap adanya anggaran mencapai Rp119 juta untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas kebijakan jalan.
“Itu untuk transportasi kita saja,” katanya.
Sementara itu, Rudi dari Bidang Prasarana mengaku ada anggaran Rp50 juta untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, namun direfocusing sehingga tidak terserap. Ia juga mengungkapkan soal penyediaan perlengkapan jalan senilai Rp800 juta, di mana Rp500 juta di antaranya digunakan untuk pembayaran tagihan listrik PJU melalui PLN, sedangkan Rp300 juta lainnya dialokasikan untuk gaji tenaga honorer dan lampu penerangan.
Situasi semakin janggal ketika dikonfirmasi kepada Yantoso, Kepala UPTD Parkir.
“Saya tidak tahu, Bang, baik kegiatan maupun anggaran untuk tahun 2024 karena saya baru masuk di tahun 2025 ini,” jelasnya.
Sementara, berdasarkan data yang dihimpun media, pada tahun anggaran 2024, terdapat sejumlah realisasi anggaran dengan nilai yang cukup besar. Beberapa di antaranya, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD senilai Rp94 juta lebih, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp12 juta, Barang cetakan dan penggandaan Rp17 juta, Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp75 juta, Pengadaan mebel Rp18 juta, Pengadaan peralatan & mesin lainnya Rp74 juta.
Kemudian, Jasa pelayanan umum kantor mencapai Rp640,7 juta, Jasa komunikasi, air & listrik Rp25 juta, Pemeliharaan & pajak kendaraan dinas Rp130 juta, Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Rp928 juta lebih, Koordinasi pengawasan parkir Rp117 juta, Pengujian berkala kendaraan bermotor Rp53 juta, Audit dan pemantauan sistem manajemen Rp80 juta, Pengadaan angkutan umum Rp14 juta, dan Pemenuhan fasilitas pelabuhan pengumpan lokal Rp30 juta.
Ironisnya, saat ditanya mengenai realisasi dan pemanfaatan seluruh anggaran tersebut, tidak satu pun pejabat di bidang-bidang Dishub Tubaba yang bisa memberikan penjelasan secara detail.
Kondisi ini membuat publik semakin curiga. Banyaknya pejabat yang mengaku “tidak tahu” dan pernyataan yang saling bertentangan memperkuat dugaan adanya praktik penyelewengan anggaran di tubuh Dishub Tubaba.
“Kalau pejabat teknis tidak bisa menjelaskan penggunaan miliaran rupiah, ini sudah sangat janggal. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk audit total,” tegas Yusmar.
Jika dugaan ini terbukti, para pihak yang terlibat berpotensi terseret ke ranah hukum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.
Dugaan skandal anggaran Dishub Tubaba ini menyingkap tabir ketidak transparan dalam pengelolaan uang negara. Sementara realisasi anggaran mencapai miliaran rupiah, akuntabilitasnya masih buram.
Publik kini menunggu keberanian Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum untuk membuka semua data secara terang benderang. Tanpa itu, kasus ini dikhawatirkan hanya akan menjadi isu musiman tanpa kejelasan.(San).
.png)
