Sintang Kalbar -- Masyarakat meminta agar Pemerintah Pusat mengevaluasi ulang implementasi program P3-TGAI milik Kementerian PUPR. Hampir disemua tempat, paket aspirasi Dewan RI yang tersebar secara sporadis diseluruh Kalimantan Barat, mayoritas realisasinya keluar dari koridor.
Contohnya di Desa Medang Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. Proyek swakelola yang mestinya dihandle langsung oleh kelompok tani justru mereka jadi pekerja borongan seharga Rp. 26 juta rupiah. Sementara siapa pelaksananya, KMB atau kontraktor, para petani tidak pernah tahu. " Kami hanya pekerja borongan aja mas. Pelaksananya siapa kita tidak kenal, " ujar salah satu petani.
Dilapangan, kata masyarakat setempat, kewajiban K3 yang sudah menjadi ketetapan pemerintah tampak diabaikan. Termasuk pinishing hasil akhir pekerjaan jauh dari cerminan kualitas maupun kwantitas. " Jadi pantas kalau kue P3-TGAI ini dikaji kembali agar sesuai dengan tujuan awal, tidak meleceng jauh, " pinta AS, warga sekitar.
KMB atau Konsultan Manajemen Balai yang secara tehnis terlibat langsung didalamnya, ucap AS, banyak titik kelemahan dan peluang untung gede, terutama implementasi terhadap wujud perencanaan, pengawasan yang melekat dan kordinator lapangan.
" kita kan tahu fungsi KMB itu sebagai pendamping dan fasilitator yang menjembatani kelompok tani dengan Balai Wilayah Sungai. Dia yang bertugas memastikan pelaksanaan program berjalan lancar sesuai rencana, transparan, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani.
Riilnya, membantu kelompok tani terkait
pendampingan teknis perencanaan, verifikasi dokumen, pelaksanaan, pengawasan kegiatan konstruksi rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi, memantau kemajuan pekerjaan, memastikan kualitas serta melaporkan kemajuan proyek secara berkala kepada pihak BWS. Kenyataannya protap K3 ditabrak dan kerjaannya asal jadi, " ungkapnya.
Pendapat yang sama dituangkan warga lainnya. Ia justru menganggap bahwa KMB disamping konsultan juga berperan sebagai kontraktor pelaksana. Makanya kondisi fisik bangunan paket basah kuyup P3-TGAI banyak yang tidak karuan. Umurnya paling 6 bulan sudah berantakan.
Perlu dipahami bahwa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ini, tujuannya memperbaiki, merehabilitasi serta meningkatkan jaringan irigasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat petani melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
" Maksud dan tujuannya memang ok dan bagus. Hanya realisasinya yang agak menyimpang. Artinya konsep dan praktek lapangan tidak klop, berlawanan arah, penuh penyimpangan serta bikin petani bingung. Disinilah posisi dan sikap Balai Wilayah Sungai selaku penerima laporan perlu dipertajam, " tegas Dd
Menurutnya, ketika cara kerja dilokasi tampak ada rada-rada janggal atau bermasalah dan tidak mencerminkan mutu, Balai Wilayah Sungai harus tegas jangan lemah gemulai meskipun itu milik orang DPR-RI Dapil Kalbar II Komisi V. (007/D.Arifin)
.png)

.png)
