.png)
Cibinong, ungkapfakta.info-
(29 Oktober 2025) Rencana pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Bogor Barat dan Bogor Timur mendapat sorotan dari pengamat politik, Yusfitriyadi. Dalam wawancaranya, Yusfitriyadi menjelaskan bahwa agenda pemekaran ini adalah bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendukung persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB), baik di wilayah Barat maupun Timur.
Alasan Mendesak Pemekaran 💡
Yusfitriyadi menekankan bahwa pemekaran ini adalah bentuk dari keinginan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kedua wilayah tersebut. Menurutnya, ada tiga aspek mendasar yang menjadikan pemekaran ini mendesak dan harus menjadi prioritas:
1. Pelayanan Publik: Pemekaran bertujuan untuk memastikan optimalitas kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan wilayah yang terpecah (parsilisasi), pemerintah diharapkan dapat lebih dekat dan lebih cepat hadir di tengah masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan fundamental seperti kesehatan dan pemenuhan hak-hak dasar.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan: Yusfitriyadi menilai bahwa investasi di bidang pendidikan di Kabupaten Bogor masih lambat. Pemekaran diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas SDM, yang sangat penting bagi sebuah kawasan untuk menjadi maju dan high-tech.
3. Ekosistem Ekonomi: Pemekaran juga berkaitan erat dengan urusan ekosistem ekonomi, mencakup potensi pertanian, kehutanan, UMKM, dan lainnya. Tujuannya bukan sekadar usaha dagang, tetapi bagaimana menciptakan kawasan yang mandiri dan tidak lagi hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Hasil Kajian dan Dorongan Pencabutan Moratorium 📜
Yusfitriyadi mengungkapkan bahwa hasil kajian dari Universitas Padjadjaran (Unpad) telah mengidentifikasi 10 wilayah yang masuk dalam rencana strategis Komisi II, termasuk Bogor Barat dan Bogor Timur.
Ia juga menegaskan bahwa semua kriteria untuk pemekaran kedua wilayah tersebut sudah terpenuhi, dan tidak ada argumentasi lain untuk menunda prosesnya. Satu-satunya hambatan saat ini adalah moratorium pemekaran.
"Polanya saya pikir tidak ada hal lain hari ini baik Barat maupun Timur untuk tidak dimekarkan. Tidak ada argumentasi lain," ujar Yusfitriyadi.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor, yang memiliki relasi kuat dengan Presiden dan Kemendagri, untuk mendorong pencabutan moratorium secara parsial. Pencabutan parsial dinilai lebih realistis dibandingkan pencabutan keseluruhan, yang berpotensi melibatkan terlalu banyak DOB sekaligus.
Tantangan Potensi PAD 💰
Menanggapi kekhawatiran bahwa pemekaran akan memecah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana saat ini sebagian besar PAD disumbang oleh wilayah timur, Yusfitriyadi menyatakan bahwa terkadang kerangka berpikir kita pada potensi yang sudah ada dan yang terlihat saja.
"pengembangan potensi adalah upaya untuk menjadikan kabupaten atau kota menjadi mandiri, tidak lagi bergantung penuh pada transfer pemerintah pusat. Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah DOB baru untuk mengembangkan potensi kuat yang ada di wilayahnya agar dapat berdiri sendiri" Tutupnya
(Rio)
.png)
