.png)
Meskipun informasi yang beredar masih sebatas bisik-bisik di lingkungan Pemkab Tubaba, kekhawatiran muncul karena oknum yang diduga terlibat disebut memiliki jabatan strategis yang semestinya menjadi teladan bagi para ASN maupun masyarakat umum.
Dalam percakapan informal sesama pegawai, mencuat kabar adanya kedekatan berlebihan antar beberapa oknum ASN hingga disebut menjalin hubungan asmara terlarang.
Tidak hanya satu pasangan, sejumlah sumber yang meminta dirahasiakan identitasnya menyebut dugaan tersebut melibatkan lebih dari satu pasangan ASN.
Sumber itu juga mengungkapkan adanya indikasi perilaku yang dianggap melampaui norma kesusilaan, terlebih ketika oknum-oknum tersebut diketahui telah berumahtangga.
"Isunya begitu, saya 'no komen'. Kalau gak salah sudah gak ada masalah." Ujar Sumber yang ikut membenarkan kabar tersebut saat ditemui di kantornya.
Sementara itu sumber lain juga mengungkapkan, dugaan perselingkuhan di Lingkungan ASN sering terjadi meskipun sulit dibuktikan.
"Sebenarnya banyak yang begituan bang, ada ASN bercinta dengan ASN, TKS dengan TKS, ASN dengan TKS, ASN dengan P3K, ASN dengan Masyarakat Umum. Memang harus viral kan dulu biar suami isteri mereka mengetahui kelakuannya. Yang parah lagi kalau oknum itu punya jabatan. Ada bahkan yang sampe bunting." Ujar sumber lain usai melaksanakan apel pagi.
Isu sensitif ini berkembang menjadi spekulasi yang mengarah pada dugaan hubungan intim, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi maupun penelusuran mendalam yang dilakukan media.
Dugaan perselingkuhan dan dugaan hubungan intim antar ASN, diduga bukan hal baru di lingkungan tersebut. Isu tersebut kerap terjadi dari waktu ke waktu, namun penanganannya dinilai terselubung, karena sering kali berakhir hanya dengan sanksi pergeseran tugas atau pemindahan ruang kerja, sehingga memunculkan kesan adanya upaya saling melindungi.
Terlepas dari kebenaran informasi yang samar, situasi tersebut kembali menyoroti pentingnya menjaga integritas aparatur negara.
ASN tidak hanya bertugas menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, namun juga wajib menjaga kehormatan pribadi serta nama baik institusi tempat mereka bekerja.
Ketika seorang ASN yang memegang peran strategis justru menjadi perhatian negatif, hal itu berpotensi mencoreng citra dan kredibilitas pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektorat Tubaba sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin ASN seharusnya menjadi teladan. Bahkan organisasi perangkat daerah (OPD) juga diduga terlibat skandal penyakit Asmara terlarang.
Selain itu Informasi yang dihimpun sejak tahun 2024 hingga menjelang Akhir tahun 2025, inspektorat kerap disebut beberapa kali menerima informasi asmara terlarang, namun belum ada informasi jelas mengenai langkah penanganan yang dilakukan.
Sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pembinaan ASN, inspektorat diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, transparan, dan tidak tebang pilih.
Penindakan yang tegas dinilai perlu untuk memulihkan kepercayaan serta menjadi contoh bagi seluruh ASN.
Pemerintah daerah pun diharapkan menyikapi isu ini secara bijaksana dan terukur melalui mekanisme klarifikasi, penegakan etika, dan transparansi.
Di sisi lain, ASN harus menyadari bahwa perilaku pribadi yang berpotensi melanggar moral tidak lagi sepenuhnya bersifat privat ketika mereka mengemban jabatan publik.
Menjaga marwah pemerintahan bukan hanya soal kebijakan dan kinerja, tetapi juga soal memberikan teladan moral. Jangan sampai ulah segelintir oknum ASN maupun non-ASN merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini dibangun oleh pegawai-pegawai yang bekerja secara profesional dan berintegritas. (*)
.png)
