.png)
www.ungkqpfakta.comMUSI BANYUASIN – Proyek pembangunan dan rehabilitasi drainase yang berlokasi di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp1.228.663.000, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Proyek yang berada di bawah kendali Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan pelaksana CV. Syaikha, diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai standar kualitas pekerjaan konstruksi.
Kualitas Fisik Diragukan, Warga Kecewa
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan pada hasil pekerjaan. Beberapa bagian drainase tampak tidak rapi, struktur pasangan terlihat kurang presisi, dan material yang digunakan pun diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang layak untuk proyek bernilai miliaran rupiah.
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.
> “Ini proyek besar, dananya lebih dari satu miliar. Tapi hasilnya seperti kerja tambal sulam. Kami khawatir tidak akan bertahan lama, apalagi ini drainase yang vital untuk mencegah banjir,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari beberapa warga lainnya yang menilai pekerjaan dilakukan terburu-buru dan minim pengawasan.
Anggaran Besar, Mutu Dipertanyakan
Ironisnya, proyek ini dibiayai oleh uang rakyat melalui APBD 2025, yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Namun, kondisi di lapangan justru memunculkan pertanyaan besar:
Ke mana mutu pekerjaan?
Di mana peran pengawasan dari dinas terkait?
Apakah spesifikasi teknis benar-benar diterapkan?
Dengan nilai kontrak lebih dari Rp1,2 miliar, masyarakat menilai mustahil jika hasil pekerjaan seharusnya terlihat seadanya.
Pengawasan Dipertanyakan, Kontraktor Diminta Bertanggung Jawab
Lemahnya kualitas pekerjaan memunculkan dugaan kuat bahwa pengawasan proyek tidak berjalan optimal. Baik dari pihak konsultan pengawas maupun dari dinas teknis sebagai penanggung jawab kegiatan.
Masyarakat menuntut:
Audit kualitas fisik pekerjaan
Transparansi spesifikasi proyek
Pemeriksaan volume dan material
Evaluasi terhadap kontraktor pelaksana
Jika dugaan ini benar, maka proyek ini berpotensi merugikan keuangan daerah serta mencederai prinsip pelaksanaan pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab.
Masyarakat Desak Inspektorat dan APH Turun Tangan
Sejumlah warga meminta Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, bahkan Aparat Penegak Hukum (APH), untuk segera turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Kalau ini dibiarkan, ke depan proyek-proyek lain bisa bernasib sama. Uang rakyat terus dihamburkan, hasilnya tidak sebanding,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin serta pihak CV. Syaikha selaku pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pekerjaan yang dinilai asal jadi tersebut.
Sampai berita ini di terbitkan pihak terkait belum bisa di konfirmasi.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari seluruh pihak terkait demi keberimbangan informasi.
(CRV)
.png)
