Tubaba — Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali menjadi perhatian publik setelah mencuat dugaan ketidakhadiran seorang pejabat kunci dan sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan anggaran yang dinilai tidak transparan.
Informasi mengenai dugaan sekretaris dinas yang jarang hadir di kantor selama sekitar dua tahun terakhir menjadi pemicu sorotan. Hal ini disampaikan oleh seorang sumber internal Disnakeswan yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
“Saya lebih dari tiga tahun di dinas ini, dan memang yang bersangkutan sangat jarang terlihat masuk kantor. Pernah ada teguran dari dinas, BKD, bahkan Sekda, tapi tetap tidak berubah,” kata sumber tersebut melalui pesan WhatsApp, Senin (08/12/2025).
Terkait tugas dan fungsi sekretariat, sumber itu mengaku tidak mengetahui secara detail pengelolaan anggaran yang berada di bawah bidang terkait.
“Setahu saya ada sejumlah anggaran yang dikelola, tapi karena pejabatnya tidak aktif, kami juga tidak memahami bagaimana pengawasannya. Silakan cek ke sekretariat, karena pos anggarannya cukup banyak,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, seorang pejabat sekretariat berinisial RN tidak memberikan keterangan lebih jauh.
“Saya masih bimtek di Balam, masih ada materi. Maaf ya,” jawabnya singkat melalui WhatsApp.
Merujuk data sejak tahun anggaran 2024, beberapa pos pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tercatat bernilai cukup besar. Anggaran tersebut meliputi penyediaan peralatan kantor, perlengkapan rumah tangga, bahan logistik, rapat koordinasi, pengadaan mebel, pemeliharaan kendaraan dinas, dan sejumlah kebutuhan operasional lainnya.
Namun, beberapa pihak di internal dinas mengaku tidak mengetahui secara rinci pelaksanaan kegiatan tersebut maupun output yang dihasilkan, sehingga memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Disnakeswan Tubaba belum berhasil dimintai keterangan lebih lanjut meski telah dihubungi melalui beberapa saluran komunikasi.
Minimnya penjelasan dari pihak dinas membuat masyarakat mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) atau instansi pengawasan pemerintah untuk melakukan audit guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tahun 2024 bahkan hingga 2025.
Redaksi akan terus melakukan upaya konfirmasi dan membuka ruang bagi pihak Disnakeswan Tubaba untuk menyampaikan penjelasan resmi terkait kondisi internal maupun penggunaan anggaran agar publik mendapatkan informasi yang berimbang. (San)
.png)

.png)
