.png)
SUKAMAKMUR, BOGOR – Eskalasi konflik agraria di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, kian memanas. Ironisnya, di tengah perjuangan warga mempertahankan ruang hidup melawan klaim kawasan hutan, sosok Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dinilai absen dan kurang peka terhadap penderitaan rakyatnya.
Hingga saat ini, Rudy Susmanto diketahui belum pernah menginjakkan kaki secara langsung di Desa Sukawangi untuk menemui warga terdampak. Sikap ini memicu kekecewaan mendalam, mengingat otoritas dari tingkat pusat hingga provinsi justru telah lebih dahulu turun ke lapangan.
Kontras Perhatian: Pusat Hadir, Daerah Absen
Kesenjangan perhatian antara pemerintah pusat dan daerah terlihat sangat kontras. Berdasarkan data di lapangan, sejumlah instansi tinggi telah melakukan peninjauan langsung guna mencari solusi, di antaranya:
- DPR RI: Telah mengutus perwakilan untuk menyerap aspirasi warga serta memantau titik batas wilayah yang disengketakan.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Pihak Pemprov telah mengirim tim teknis untuk melakukan koordinasi kewilayahan.
- Kementerian LHK: Tim verifikasi faktual dari kementerian terkait sudah turun langsung ke lokasi sengketa.
Ketidakhadiran Bupati Bogor dianggap sebagai cermin lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam mengawal persoalan krusial warganya. Warga merasa seperti "anak ayam yang kehilangan induk" di wilayahnya sendiri.
"Kami sudah didatangi orang-orang dari Jakarta (DPR dan Kementerian), bahkan dari Bandung (Provinsi) sudah ada perhatian. Tapi Pak Bupati, yang secara administratif memimpin wilayah ini, justru belum pernah terlihat bicara langsung dengan kami di sini," ungkap Badrudin salah satu tokoh masyarakat setempat dengan nada kecewa.
Akar Masalah: Tumpang Tindih Lahan Puluhan Tahun
Konflik ini berakar dari klaim kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tumpang tindih dengan permukiman serta lahan garapan yang telah dikelola warga selama puluhan tahun.
Meski warga menuntut kepastian hukum dan legalitas atas tanah mereka, proses mediasi di tingkat kabupaten dinilai berjalan di tempat. Hal ini disinyalir terjadi karena tidak adanya intervensi kepemimpinan langsung dari kepala daerah di titik konflik.
Hingga berita ini dirilis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pendopo Kabupaten Bogor terkait alasan Bupati Rudy Susmanto yang belum mengagendakan kunjungan kerja ke titik sengketa di Desa Sukawangi (20/01/26).
.png)
