.png)
TAPTENG | SUMATRA UTARA –Ungkap Fakta.Info) Narasi keberhasilan penanganan pascabencana alam di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yang diklaim telah mencapai 90 persen rampung, runtuh di hadapan fakta lapangan. Framing pemberitaan yang disebarluaskan melalui media sosial oleh kelompok yang dijuluki Wartawan Istana–Merasa Penguasa (WI–MP) justru memantik amarah publik dan berujung pada penolakan terbuka terhadap kehadiran Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, S.H., M.H.
Klaim tersebut sebelumnya dimuat melalui unggahan media sosial oleh inisial DP, yang mengutip pernyataan Plt. Camat Barus Sanggam Panggabean, S.Ag, dan menyebutkan bahwa penanganan pascabencana di Barus nyaris tuntas. Narasi itu kemudian disirkulasikan secara masif di media sosial, seolah menggambarkan keberhasilan total Pemerintah Kabupaten Tapteng.
Namun realitas di lapangan berkata sebaliknya.
Warga Barus menegaskan bahwa hingga bencana banjir bandang dan longsor terjadi, Bupati Tapteng tidak pernah hadir langsung untuk meninjau kondisi warga terdampak ataupun menyerahkan bantuan.
Ketidakhadiran itu memicu kekecewaan mendalam, yang kemudian meledak saat Bupati tiba di Barus pada Sabtu (3/1/2026).Alih-alih disambut, kehadiran Bupati justru ditolak masyarakat. Sejumlah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kericuhan, teriakan penolakan, hingga tuntutan agar rombongan Bupati meninggalkan lokasi.
Warga menilai kehadiran tersebut tidak lebih dari panggung pencitraan politik, setelah sebelumnya publik dijejali klaim sepihak keberhasilan penanganan bencana.
Amarah publik tak berhenti di situ. Massa juga secara terbuka menuntut pencopotan Plt. Camat Barus Sanggam Panggabean, yang dinilai menjadi bagian dari penyebaran narasi menyesatkan dan tidak mencerminkan penderitaan warga di lapangan.
Dalam aksi tersebut, warga turut mendesak agar Kepala Desa Ujung Batu, Mustafa Husni Tanjung, yang diberhentikan sementara, segera diaktifkan kembali.Pemberhentian sementara Mustafa Husni Tanjung tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tapteng Nomor 2673/DPMD/2025.
Kebijakan ini menuai kontroversi karena diduga kuat berkaitan dengan pernyataan terbuka sang Kades yang mengucapkan terima kasih kepada salah satu rival politik Bupati Masinton Pasaribu pasca Pilkada Serentak 2024.
Ucapan tersebut disampaikan menyusul adanya bantuan kemanusiaan berupa sandang, pangan, dan bantuan materi yang diberikan kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor pada Selasa (25/11/2025), yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, bantuan disalurkan langsung kepada masyarakat, tanpa melalui jalur resmi Pemerintah Daerah. Fakta inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh pihak Bupati untuk menilai tindakan Kades Ujung Batu sebagai bentuk pelanggaran etika pemerintahan dan dugaan keterlibatan politik.
Namun, Mustafa Husni Tanjung dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa sikapnya murni didasari kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan politik.
“Bantuan itu untuk warga yang sedang menderita. Ucapan terima kasih saya sampaikan atas nama kemanusiaan, bukan politik,” tegas Mustafa.
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius tentang pengelolaan bencana, kebebasan kepala desa bersikap humanis, serta relasi kekuasaan pascapilkada. Framing keberhasilan yang tidak sejalan dengan fakta lapangan dinilai berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu maupun Plt. Camat Barus Sanggam Panggabean belum memberikan klarifikasi resmi terkait penolakan masyarakat Barus, tuntutan pencopotan Plt. Camat, pengaktifan kembali Kades Ujung Batu, serta tudingan pencitraan dan manipulasi narasi pascabencana,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
.png)
