.png)
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Lampung menyatakan dukungan penuh Polri tetap berada di bawah Presiden langsung. Rabu,28 Januari 2026.
Sesuai dengan sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga imparsialitas Polri sebagai lembaga negara yang berada langsung di bawah Presiden.
Ketua PWPM Lampung Muhtadli menegaskan, imparsialitas merupakan kunci utama agar Polri tetap dipercaya publik sebagai pengayom masyarakat yang berdiri di atas seluruh golongan, kepentingan sektoral, serta bebas dari intervensi politik.
“Kami berpandangan bahwa posisi imparsialitas Polri adalah kunci agar institusi ini tetap utuh dan dipercaya publik, sebagai pengayom yang berdiri di atas semua golongan, kelompok, fatsun politik, dan bebas dari intervensi sektoral,” ujar Muhtadli
Muhtadli yang juga merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda tersebut mengingatkan agar wacana peninjauan kembali posisi Polri—khususnya gagasan pengalihan institusi kepolisian ke bawah kementerian tertentu—tidak dilakukan secara serampangan.
Menurutnya, narasi restrukturisasi Polri memiliki implikasi ketatanegaraan yang luas dan berpotensi memengaruhi stabilitas sosial politik serta penegakan hukum nasional.
“Narasi dan langkah administratif semacam itu harus dikaji secara serius dan komprehensif. Jangan sampai justru mempengaruhi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini berjalan relatif stabil,” tegasnya.
penataan kelembagaan Polri semestinya ditempuh melalui penguatan regulasi dan pembaruan Undang-Undang Kepolisian, bukan melalui kebijakan administratif yang berisiko mengaburkan posisi strategis Polri dalam sistem ketatanegaraan.
Menurut Muhtadli, transformasi Polri menuju institusi yang profesional dan modern harus berbasis pada pelembagaan hukum yang responsif, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip imparsialitas.
Dalam kesempatan itu, Muhtadli juga menyoroti keberadaan Badan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga tersebut dinilai strategis sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam isu hukum, penegakan hukum, serta reformasi kelembagaan Polri.
“Kritik dan aspirasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian adalah hal yang produktif dan konstruktif. Itu merupakan mekanisme evaluasi agar Polri semakin kredibel, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sebagai representasi pemuda, Pemuda Muhammadiyah Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses transformasi Polri agar tetap berada pada koridor hukum dan konstitusi.
“Kami berkomitmen mengawal institusi Polri agar tetap berada pada jalur hukum yang benar. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pembenahan internal Polri, demi mewujudkan Polri yang semakin dicintai rakyat dan menjunjung hukum tertinggi: keselamatan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Muhtadli.
Rilisan
Endang jarot
.png)
