.png)
Ungkap Fakta Info Kerinci, Jambi – Proyek Optimalisasi Lahan (Oplah) pertanian melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I/D.I.R Kewenangan Daerah di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi kini berada di bawah sorotan tajam publik. Proyek yang bersumber dari dana negara itu diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, khususnya di dua titik lokasi di Desa Danau Tinggi, Kabupaten Kerinci.
Hasil penelusuran awak media di lapangan menemukan sejumlah indikasi pelanggaran teknis yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat petani sebagai penerima manfaat. Di lokasi proyek, terlihat pemasangan besi warmes yang tidak tersambung secara utuh (terputus-putus), pekerjaan beton dilakukan dengan adukan manual tanpa menggunakan molen, serta tidak ditemukannya lantai kerja, padahal elemen tersebut merupakan standar dasar dalam pekerjaan konstruksi jaringan irigasi.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pekerjaan dilaksanakan secara asal-asalan, tanpa memperhatikan mutu, kekuatan bangunan, dan usia pakai. Ironisnya, proyek yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian justru berpotensi menjadi proyek gagal fungsi.
Lebih jauh, peran pengawasan proyek di lapangan patut dipertanyakan. Hingga saat ini, tidak terlihat adanya tindakan tegas dari pihak pengawas meskipun pekerjaan yang dilakukan terindikasi menyimpang dari spesifikasi teknis. Situasi ini menimbulkan dugaan bahwa pengawasan hanya bersifat administratif dan formalitas semata.
“Kalau pekerjaan seperti ini dibiarkan, jangan heran kalau bangunan cepat rusak. Yang dirugikan jelas petani, sementara kontraktor tetap untung,” ungkap salah seorang warga setempat.
Warga lainnya bahkan menilai proyek tersebut hanya sekadar menggugurkan kewajiban anggaran.
“Kami berharap ada evaluasi. Jangan sampai proyek ini hanya formalitas, sementara petani tetap dirugikan,” tegasnya.
Masyarakat mendesak agar lembaga negara seperti KPK, BPK, Kejaksaan Agung, serta DPR RI turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh. Pasalnya, proyek ini dibiayai dari uang pajak rakyat, sehingga setiap penyimpangan wajib dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selain itu, masyarakat juga mengajak elemen sipil dan pers untuk aktif melakukan pengawasan guna mencegah praktik-praktik yang disinyalir mengarah pada pengurangan mutu, pembiaran pelanggaran teknis, hingga potensi kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BWSS VI Jambi maupun kontraktor pelaksana proyek belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan di lapangan. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memastikan keberimbangan informasi sesuai dengan prinsip jurnalistik.
(Fereranco)
.png)
