Anggota DPRD Heru Kundhimiarso Beri Rapor Merah Untuk Kinerja Bupati Pemalang Setelah Setahun Menjabat

 

Heru Kundimiarso. Anggota DPRD Komisi A Kab. Pemalang Fraksi PKB

Pemalang. ungkapfakta.info -Pada Jumat (27/3/2026), setelah rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2025 dan pembentukan pansus LKPJ, anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari fraksi PKB yang duduk di Komisi A, Heru Kundhimiarso, secara gamblang memberikan predikat "rapor merah" terhadap kinerja Bupati Anom Widi Yan Toro.

Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada beberapa poin krusial yang dinilai menjadi kegagalan eksekutif, antara lain:

- Kisruh program Universal Health Coverage (UHC) yang dianggap karut-marut.
- Kebijakan terkait tenaga honorer yang dipaksakan masuk ke skema outsourcing dan berpotensi bermasalah secara hukum, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Pekalongan.
- Kegagalan dalam membangun infrastruktur dasar, seperti buruknya sistem drainase dan pendangkalan sungai yang menjadi penyebab banjir di sebagian besar wilayah Pemalang.
- Permasalahan pengelolaan sampah yang belum terselesaikan.
- Sikap abai pihak eksekutif terhadap masukan dan rekomendasi dari DPRD yang dianggap angin lalu.

Kundi mengungkapkan akan muncul pertanyaan : apa penilainnya sebagai wakil rakyat atas setahun kinerja bupati? Jawabnya jelas : RAPOR MERAH!
"Loh kok bisa? Ya bisa lah, wong kelihatan jelas seperti apa kinerjanya! Dari kisruh UHC, carut marutnya honorer memaksa sistem outsourcing dan itu berpotensi bermasalah hukum seperti di Pekalongan, buruknya infrastruktur drainase dan sungai yang mengakibatkan banjir merendam hampir seluruh wilayah di Pemalang, krisis sampah yang tak pernah tuntas sampai sekarang, kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan dengan banyaknya sekolah yang masih memiliki fasilitas tidak layak pakai, rendahnya pertumbuhan ekonomi lokal yang belum mampu menyerap tenaga kerja muda, dan masih banyak catatan keruwetan-keruwetan lainnya." Ungkapnya.

 

Heru juga menambahkan tentang banyaknya rekomendasi dari DPRD yang tidak pernah di jalankan.
"Bahkan, banyak rekomendasi DPRD tidak pernah dijalankan, diabaikan dan dianggap angin lalu. Bahkan terkadang ada upaya untuk membungkam suara kritikan dari anggota DPRD dengan berbagai cara yang tidak pantas. Lah kalau DPRD saja tidak dianggap apalagi suara rakyatnya? Ini adalah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan rakyat yang harusnya menjadi dasar dari pemerintahan kita!" **tim red