.png)
Ungkap Fakta Info, Kerinci — Program ketahanan pangan desa yang digulirkan pemerintah pusat melalui alokasi dana desa sejatinya dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan, meningkatkan ketersediaan pangan, serta mendorong kemandirian desa. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya persoalan mendasar, mulai dari lemahnya transparansi, tidak jelasnya progres kegiatan, hingga dugaan pemborosan anggaran. Dana desa yang digelontorkan untuk sektor ketahanan pangan—meliputi penanaman jagung, budidaya ikan, dan pengembangan tanaman sayur—dinilai belum memberikan hasil yang optimal.
Di beberapa desa di Kecamatan Siulak dan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, program tersebut disebut hanya dijalankan sebagai formalitas. Sejumlah kegiatan bahkan terkesan tidak berkelanjutan dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan maupun potensi desa setempat.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan serta tidak adanya evaluasi komprehensif, baik dari pemerintah pusat maupun aparat pengawas internal seperti inspektorat daerah.
Iwan Efendi sekretaris IWOI Kerinci dan Sungai Penuh merupakan Aktivis Kerinci mendesak adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa, khususnya dalam program ketahanan pangan. Mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun tangan menelusuri efektivitas serta integritas pengelolaan anggaran tersebut.
Banyak program yang hanya bersifat musiman tanpa perencanaan matang dan studi kelayakan yang jelas. Akibatnya, tidak sedikit yang berujung gagal panen atau kolam ikan yang mangkrak,” ujar Iwan
“Perlu ada langkah tegas untuk memastikan dana desa benar-benar digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
(Fereranco)
.png)
