.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Tulang Bawang, 11 November 2026 — Keterkaitan antar pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dan 20 Puskesmas di bawahnya kini terbuka ke permukaan. Masyarakat menuding secara terang-terangan bahwa jajaran pimpinan Dinas Kesehatan yang saat ini dipimpin oleh pejabat yang disapa Bati Patoni, beserta seluruh Kepala Puskesmas di 20 titik, merupakan kelanjutan dari lingkaran kekuasaan masa lalu.
Masyarakat menyebut secara terbuka bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya, mereka adalah pendukung setia mantan Bupati Winarti. Hingga kini, di bawah pemerintahan Bupati Qodratul Ikhwan, bukan saja tidak diganti, justru seolah-olah menjadi satu kelompok yang saling melindungi. Inilah alasan utama mengapa berbagai kejanggalan anggaran, dugaan penyimpangan dana, dan keluhan layanan di 20 Puskesmas berjalan berantai namun sulit ditemukan titik terangnya. Mereka bukan tim Qodratul Ikhwan, melainkan sisa-sisa kekuasaan lama yang belum pernah dibersihkan, namun berjalan seolah tak tersentuh.
Jika demikian halnya, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan yang nyata. Pejabat seharusnya bekerja untuk negara dan masyarakat, bukan untuk kelompok atau pihak tertentu. Kesetiaan yang ditempatkan pada pribadi mantan pemimpin di atas kepentingan publik adalah bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip penyelenggaraan negara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa asas kepentingan umum wajib mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Jika pejabat lebih setia pada kelompok lama dibandingkan menjalankan tugas secara profesional, maka telah terjadi pelanggaran langsung terhadap asas hukum tersebut.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 huruf a menegaskan bahwa ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang wajib bersikap netral dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Kesetiaan pribadi kepada mantan pemimpin adalah pelanggaran terhadap asas netralitas yang diamanatkan undang-undang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada ikatan kesetiaan antar pejabat yang menutup-nutupi penyimpangan satu sama lain, maka akuntabilitas publik telah dirampas dari rakyat.
Masyarakat meminta Bupati Qodratul Ikhwan untuk tidak tertidur lelap di atas hal ini. Jika di lingkungan Dinas Kesehatan dan 20 Puskesmas masih diisi oleh orang-orang yang tidak setia pada tugas dan amanah, melainkan setia pada masa lalu, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh. Pemimpin baru tidak boleh dihambat oleh benteng pertahanan kekuasaan lama yang masih menjaga kepentingan kelompoknya sendiri.
Insan kesehatan di Tulang Bawang bekerja untuk rakyat, bukan untuk siapa pun individu. Jika lupa pada hal itu, maka rakyat berhak meminta pertanggungjawaban.
Pewarta: Yantoni
.png)
