.png)
Sulawesi Tengah. Ungkapfakta
Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. terus berkomitmen memastikan ketepatan sasaran program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui rapat evaluasi hasil ground check data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buol. Yang di laksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol. 21/04/2026
Kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol Asmayudin Gontjing, SP., dan dihadiri oleh para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Buol. Selain itu, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Edwin Jurnalis S.Sos., beserta jajaran, serta Sekretaris Dinas Sosial, Sulastri SH., bersama seluruh jajaran terkait.
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan, khususnya terhadap peserta PBI JKN yang berstatus nonaktif. Melalui kegiatan *ground check*, diharapkan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial semakin akurat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Buol menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan kualitas data kesejahteraan sosial. Ia juga mendorong para pendamping PKH untuk terus aktif melakukan pendampingan serta pembaruan data secara berkala, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat.
“Evaluasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa program bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak. Akurasi data adalah kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial,” ujar Wakil Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol menyampaikan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam perbaikan sistem pendataan ke depan, sekaligus sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam penetapan kebijakan terkait PBI JKN.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buol menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola data sosial yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap, melalui evaluasi ini, kualitas data PBI JKN dapat terus ditingkatkan sehingga program jaminan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
.png)
