.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Kota Bekasi kembali dipermalukan. Bukan oleh bencana alam, bukan oleh krisis ekonomi melainkan oleh tangan-tangan aparatnya sendiri. Penangkapan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Bekasi Utara yang diduga terseret pusaran narkoba adalah tamparan telak yang mendarat tepat di wajah reformasi birokrasi yang selama ini hanya ramai di spanduk dan pidato seremonial.
Bagi kami di LSM Tri Nusa, ini bukan sekadar potret kelakuan oknum. Ini adalah konfirmasi bahwa di balik seragam dinas dan meja pelayanan publik, ada yang sedang membusuk. Fenomena Gunung Es: Yang Tertangkap Hanyalah Permukaannya
Rakyat datang dengan urusan, membayar pajak, dan menaruh kepercayaan kepada para abdi negara. Tapi kepercayaan itu kini diinjak. Uang rakyat — yang setiap sen-nya adalah keringat warga Bekasi — diduga kuat ikut membiayai ketergantungan pada barang haram. Ini bukan kriminal biasa. Ini Pengkhianatan Pelayan Publik.
Pengalaman bertahun-tahun kami di dunia kontrol sosial mengajarkan satu hal: kasus seperti ini tidak pernah berdiri sendiri. Jika di level kecamatan dan kelurahan saja oknum ASN sudah berani menyentuh narkoba, maka pertanyaan yang harus keras kita serukan adalah: seberapa dalam barang haram ini sudah menyusup ke koridor-koridor gedung dinas yang lebih tinggi?
Inilah fenomena gunung es. Yang tertangkap hanyalah ujungnya.Red
Dan ujung itu sudah cukup untuk membuktikan satu hal yang tidak bisa dibantah: sistem pengawasan internal Pemkot Bekasi telah jebol. Inspektorat ketiduran. BKPSDM mandul. Fungsi screening moral ASN hanya hidup di atas kertas, tidak pernah benar-benar bekerja di lapangan.
Wali Kota Jangan "Masuk Angin" Pecat Adalah Harga Mati!
Kami mengapresiasi gerak cepat aparat kepolisian. Tapi pekerjaan rumah terbesar justru ada di meja Wali Kota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tertinggi di daerah ini. Rakyat Bekasi sedang menonton — dan mereka tidak butuh sandiwara.
Apakah Wali Kota akan berlindung di balik tameng regulasi yang berbelit dan melelahkan waktu? Atau berani mengambil tindakan keras demi menyelamatkan sisa marwah birokrasi kota ini?
LSM Tri Nusa menyatakan dengan tegas: tidak ada ruang toleransi bagi ASN pemadat di Kota Bekasi. Kami mendesak dua langkah konkret yang tidak boleh ditunda:
1. Pecat, Bukan Lindungi.
Segera terbitkan SK pemberhentian sementara dan kawal prosesnya menuju Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) jika terbukti secara hukum. Wali Kota harus menutup rapat celah "rehabilitasi medis" yang kerap dijadikan tameng untuk menghindarkan oknum dari sanksi etik kedinasan. Publik sudah terlalu sering menyaksikan pelanggar moral berseragam lolos dengan dalih prosedur. Tidak kali ini.
2. Tes Urine Massal — Mendadak, Tanpa Kompromi.
Kami menantang Wali Kota untuk segera memerintahkan BKPSDM menggandeng BNN melakukan tes urine mendadak tanpa pemberitahuan kepada seluruh ASN di wilayah Bekasi Utara dan lingkungan Sekretariat Daerah. Jika birokrasi ini benar-benar bersih, mengapa harus risih?
*Tri Nusa Tidak Akan Diam*
Gerakan kami tidak berhenti pada kata-kata. LSM Tri Nusa DPC Kota Bekasi sedang menyusun laporan resmi dan akan mengawal penyidikan di Polres Metro Bekasi Kota agar prosesnya transparan — termasuk membongkar jaringan pemasok yang selama ini bersembunyi di balik ketenangan semu.
Secara paralel, laporan resmi akan dilayangkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan BKN Pusat di Jakarta. Ini bukan gertakan. Ini adalah pagar agar tidak ada intervensi lokal, tidak ada politik "tebang pilih", dan tidak ada oknum yang diselamatkan oleh tangan-tangan yang berkepentingan.
Bekasi adalah Kota Patriot — dibangun dengan darah perjuangan dan dihidupi oleh nilai-nilai moral yang tidak boleh dijual murah. Jangan biarkan masa depan pelayanan publik kota ini digadaikan oleh segelintir manusia yang kalah oleh narkoba.
Bersihkan, atau minggir. Pilihan ada di tangan Wali Kota.
Pewarta: Yantoni/Tim
.png)
