.png)
SULSEL, Ungkapfakta.info -
Langkah strategis lindungi petani dari lonjakan harga pasar global memanas yang mencapai 40 persen.
Pemerintah melalui Menteri Pertanian resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesat 20 persen untuk seluruh jenis pupuk yang digunakan petani yakni, urea NPK dan ZA.
Kebijakan tersebut resmi diumumkan, Minggu 3 Mei 2026 di tengah memanasnya situasi pasokan pupuk dunia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang mana putra Sulawesi Selatan menyebut kebijakan ini sebagai bentuk antisipasi yang telah dirancang jauh sebelum krisis benar-benar terjadi.
Di tengah guncangan rantai pasok global yang memicu lonjakan harga pupuk dunia, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi domestik sebesar 20 persen.
Kebijakan ini menjadi antitesis dari tren pasar internasional yang mencatat kenaikan harga hingga 40 persen akibat konflik geopolitik. Guna mengamankan daya beli petani dan memastikan keberlanjutan produksi pangan nasional pada musim tanam 2026 ini.
Menteri Pertanian bahwa, jenis pupuk yang mengalami penyesuaian harga meliputi Urea, NPK, dan ZA, yang merupakan komponen vital dalam produktivitas pertanian Indonesia.
Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian menyatakan bahwa, keputusan tersebut merupakan hasil dari pembacaan akurat Presiden terhadap potensi krisis global. Sejak Februari 2026, penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah dan penghentian ekspor nitrogen oleh Tiongkok telah melumpuhkan distribusi pupuk di banyak negara.
"Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan," sebut Andi Amran yang dikutip Senin 4 Mei 2026.
Selain intervensi harga, pemerintah melakukan perampingan birokrasi secara masif. Melalui Instruksi Presiden (Inpres), sebanyak 145 regulasi yang selama ini menghambat distribusi pupuk resmi dipangkas.
Penyaluran kini dipangkas jalurnya dari Kementerian Pertanian langsung ke PT Pupuk Indonesia untuk diteruskan ke tingkat petani.
Integrasi data berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga ke pelosok desa ditargetkan selesai sebelum musim tanam gadu 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengeliminasi kelangkaan dan memastikan 16 juta petani mendapatkan akses tepat waktu.
Di sisi hilir, pemerintah memberikan jaminan keuntungan bagi petani dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Pendekatan komprehensif ini memastikan petani tetap terlindungi dari fluktuasi harga sarana produksi di satu sisi, dan kejatuhan harga panen di sisi lain.
" Ini bukti nyata visi dan keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan petani nasional," ujar Andi Amran Sulaiman.
Nah keunggulan Indonesia terletak pada strategi diversifikasi pasokan yang telah diinisiasi sejak tahun 2025 serta penguatan produksi domestik.
Dampaknya, stok cadangan beras nasional saat ini menembus angka 5 juta ton sebuah rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia.
"Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional," jelasnya.
Ega/Yustus
.png)
