.png)
Sulawesi Tengah. Ungkapfakta
Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Terus memperkuat komitmen dalam memastikan masyarakat mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan yang layak. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna memastikan kepesertaan dan program jaminan kesehatan berjalan optimal serta tepat sasaran.
Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Buol didampingi Sekretaris Daerah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Ketua Komisi I DPRD, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dukcapil, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disnakertrans, Kepala BKPSDM, serta Direktur RSUD Mokoyurli.
Hal tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan BPJS Kesehatan Kabupaten Buol yang berlangsung di Aula Lt. 3 Kantor Bupati Buol, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi kepesertaan JKN, melakukan sinkronisasi data, membahas kecukupan anggaran, serta memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, dr. Endang Triana Simanjuntak, AAK., menyampaikan sejumlah ketentuan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Tahun 2026, di antaranya cakupan kepesertaan minimal 90,6 persen dari jumlah penduduk dan tingkat keaktifan peserta lebih dari 80 persen. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan anggaran serta memenuhi persyaratan administrasi untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan.
BPJS Kesehatan turut menekankan pentingnya pemadanan dan pemutakhiran data secara berkala melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial. Langkah tersebut diperlukan agar data peserta sesuai dengan kondisi faktual masyarakat, termasuk perubahan akibat meninggal dunia, perpindahan penduduk, perubahan status kepesertaan, maupun kondisi lainnya.
Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH., menegaskan bahwa program jaminan kesehatan harus dikelola secara tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.Ia mengarahkan seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pemutakhiran data kepesertaan.
Wakil Bupati juga meminta agar rekonsiliasi data antara Pemkab Buol dan BPJS Kesehatan dilakukan secara berkala, disertai penguatan koordinasi antara Dukcapil, Dinas Sosial, BPKAD, Bappeda dan perangkat daerah terkait.
Menurutnya, kecukupan anggaran harus berjalan seiring dengan ketepatan sasaran kepesertaan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan JKN sekaligus memastikan anggaran daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Forum juga membahas rekonsiliasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN serta skema Anggota Keluarga Tambahan (AKT) dalam program JKN.
Melalui forum tersebut, Pemkab Buol dan BPJS Kesehatan sepakat memperkuat komunikasi lintas sektor, akurasi data, kecukupan anggaran, serta pengawasan kepesertaan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.
Jaminan kesehatan bukan sekadar tentang jumlah peserta, tetapi memastikan setiap masyarakat yang membutuhkan benar-benar terlindungi dan memperoleh akses pelayanan kesehatan secara adil, berkelanjutan, dan berkualitas.
Dengan sinergi yang semakin kuat, Pemkab Buol dan BPJS Kesehatan optimistis mampu menghadirkan sistem jaminan kesehatan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
.png)
