PANTAI TIRAM JANGAN JADI “PANTAI PUNYO APAK ANG”!

Keluhan Dugaan Pungutan kepada Pengunjung Mencuat, Bupati John Kenedy Azis Diminta Turun Tangan dan Tertibkan Kawasan Wisata

PADANG PARIAMAN — Lagi-lagi, kawasan wisata pantai tercoreng oleh ulah oknum yang diduga merasa memiliki hak khusus atas kawasan pantai. Pertanyaan publik pun mencuat: apakah pantai tersebut benar-benar dikelola secara resmi, atau ada pihak tertentu yang merasa berhak mengatur pengunjung sesuka hati?

Kali ini sorotan mengarah ke kawasan Pantai Tiram, Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di belakang Poltekpel.

Kawasan yang belakangan ramai dikunjungi masyarakat setelah viral di media sosial itu sejatinya memiliki potensi besar menjadi salah satu destinasi wisata unggulan daerah. Berbagai aktivitas masyarakat mulai tumbuh, bahkan pemerintah daerah disebut ikut memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan tersebut.

Namun, di tengah geliat wisata yang mulai menggeliat, justru muncul keluhan masyarakat terkait dugaan permintaan uang kepada pengunjung.

Menurut keluhan yang beredar, terdapat pihak yang diduga meminta sejumlah uang kepada pengunjung. Bahkan, apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, pengunjung disebut mendapatkan omelan atau perlakuan yang membuat suasana liburan menjadi tidak nyaman.

Jika benar demikian, tentu ini bukan persoalan sepele.

Masyarakat datang ke pantai untuk menikmati keindahan alam, mencari hiburan bersama keluarga, menikmati angin laut dan deburan ombak—bukan untuk merasa seperti sedang memasuki halaman pribadi seseorang.

Pertanyaan sederhananya: kalau memang ada pungutan, siapa pengelolanya? Apa dasar hukumnya? Berapa tarif resminya? Siapa yang menarik? Dan ke mana uang tersebut disetorkan?

Jangan sampai masyarakat dibuat bingung.

Hari ini pantai viral karena keindahannya. Besok justru viral karena keluhan pengunjung.

Ironis!

Pemerintah sedang berupaya mendorong sektor pariwisata agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi apabila pengunjung justru mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan akibat dugaan pungutan atau perlakuan tidak pantas, maka citra destinasi wisata tersebut bisa ikut hancur.

BUPATI DIMINTA JANGAN DIAM

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis diharapkan tidak membiarkan persoalan seperti ini berkembang menjadi kebiasaan.

Bila memang terdapat pengelolaan resmi, jelaskan kepada masyarakat secara terbuka. Pasang informasi tarif, pengelola, dasar pungutan, serta mekanisme penggunaannya.

Sebaliknya, apabila pungutan tersebut tidak memiliki dasar resmi, maka harus ada penertiban.

Jangan sampai kawasan yang seharusnya menjadi ruang rekreasi masyarakat berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan pribadi.

Pantai adalah aset wisata yang harus dikelola dengan aturan, bukan dengan perasaan seolah-olah menjadi pemilik kawasan.

Kalau memang punya dasar hak atas tanah, silakan dibuktikan secara hukum. Kalau memiliki izin pengelolaan, tunjukkan dasar izinnya. Kalau pungutan resmi, transparansikan aturannya.

Jangan hanya bermodal keberanian meminta uang kepada pengunjung.

Sebab masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian.

PANTAI UMUM ATAU “PANTAI PUNYO APAK ANG”?

Inilah yang menjadi pertanyaan publik.

“Ini pantai umum, atau pantai punyo apak ang?”

Kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana, bahkan bernada humor. Namun di baliknya terdapat persoalan serius mengenai kepastian pengelolaan ruang wisata, kenyamanan pengunjung, transparansi pungutan, serta kewenangan pihak-pihak yang berada di kawasan tersebut.

Pemerintah daerah jangan menunggu persoalan ini menjadi bola liar di media sosial.

Sebab zaman sekarang, satu video pendek tentang pengunjung yang kecewa bisa menyebar jauh lebih cepat daripada promosi wisata yang dibuat berbulan-bulan.

Pantai Tiram punya keindahan. Jangan sampai yang viral justru keluhannya.

Masyarakat membutuhkan kawasan wisata yang aman, nyaman, tertib, transparan dan ramah terhadap pengunjung.

Karena wisata yang baik bukan hanya soal indahnya pantai.

Tetapi bagaimana masyarakat datang dengan senang, menikmati suasana dengan nyaman, dan pulang membawa cerita indah—bukan pulang sambil bertanya: “Tadi kami bayar untuk apa?”

Kini bola berada di tangan pemerintah daerah.

Bupati John Kenedy Azis diminta segera turun tangan, memastikan duduk perkara sebenarnya, melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, dan menertibkan apabila ditemukan pungutan atau tindakan yang tidak memiliki dasar resmi.

Jangan biarkan Pantai Tiram yang sedang naik daun justru jatuh karena ulah oknum.

Wisata harus membawa berkah bagi masyarakat—bukan menjadi ladang pungutan tanpa kejelasan.