.png)
 |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 29 OKTOBER 2026 Andika Fortuba mengecam keras kebijakan Meidi Misbahudin Buguh Wawai, S.Pd selaku Kepala SPPG Menggala Selatan yang diketahui masih mempertahankan sebanyak delapan orang tenaga kerja dari luar daerah, sementara banyak warga asli Tulang Bawang justru belum mendapatkan kesempatan bekerja di proyek yang berdiri di tanah kelahirannya.
Langkah ini dinilai tidak hanya mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, tetapi juga melanggar prinsip hukum ketenagakerjaan dan pembangunan nasional.
Andika Fortuba menegaskan, kebijakan yang diambil Meidi Misbahudin Buguh Wawai tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Artinya, warga lokal yang membutuhkan pekerjaan memiliki hak yang sama dan harus diprioritaskan di daerahnya sendiri.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menekankan bahwa pembangunan harus berbasis pada partisipasi masyarakat dan pemberdayaan potensi lokal.
Mendatangkan dan mempertahankan tenaga kerja dari luar daerah sementara warga Tulang Bawang tersedia dan menganggur jelas tidak sejalan dengan semangat undang-undang tersebut.
"Meidi Misbahudin Buguh Wawai telah melanggar aturan. Delapan orang karyawan luar daerah yang dipertahankan tersebut wajib segera dipecat dan diganti dengan warga Tulang Bawang yang membutuhkan pekerjaan. Jangan sampai proyek yang berdiri di tengah-tengah masyarakat ini justru memiskinkan warganya sendiri," tegas Andika Fortuba.
Masyarakat Tulang Bawang tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya meminta keadilan dan kesempatan yang wajar. Selama warga lokal masih terpinggirkan di daerahnya sendiri, maka wajar jika kepercayaan publik terhadap pengelolaan SPPG Menggala Selatan di bawah kepemimpinan Meidi Misbahudin Buguh Wawai semakin dipertanyakan.
Badan Gizi Nasional diharapkan segera meninjau kebijakan tersebut dan mengambil langkah tegas agar kehadiran proyek ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Tulang Bawang.
Untuk prinsip keberimbangan pemberitaan, pihak Meidi Misbahudin Buguh Wawai selaku Kepala SPPG Menggala Selatan berhak memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait kebijakan penempatan tenaga kerja tersebut. Ruang klarifikasi tetap dibuka seluas-luasnya karena kebenaran dan keadilan tidak boleh tertutup kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Pewarta: Yantoni
.png)
