.png)
 |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 26 OKTOBER 2026 Andika Fortuba menyampaikan pernyataan serius terkait penanganan dugaan korupsi BUMD Kabupaten Tulang Bawang senilai hampir Rp30 miliar. Ia memandang perlu adanya pengawasan langsung dari pimpinan tertinggi negara dan lembaga kejaksaan agar proses hukum berjalan pada jalur yang benar. Dalam pernyataannya Andika Fortuba menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah sangat bergantung pada bagaimana kasus ini ditangani secara profesional dan transparan.
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 8 menyebutkan bahwa Jaksa Agung memegang wewenang tertinggi atas seluruh jajaran Kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti Dr. ST Burhanuddin S.H. M.H. selaku Jaksa Agung Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap jajarannya menjalankan tugas sesuai amanat undang undang tanpa terkecuali. Demikian pula Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto selaku kepala negara memegang amanat untuk menjamin hukum berlaku secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia di manapun berada.
Andika Fortuba meminta agar Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto maupun Jaksa Agung Dr. ST Burhanuddin S.H. M.H. memberikan instruksi yang tegas kepada jajaran Kejaksaan Negeri Tulang Bawang agar menyelesaikan penanganan dugaan korupsi BUMD ini secara tuntas dan menyeluruh. Rolando Ritonga S.H. M.H. selaku Kajari Tulang Bawang Sri Haryanto S.H. M.H. selaku Kasi Pidsus serta Dimas Triyanda Sany S.H. M.H. selaku Kasi Intel wajib bekerja sesuai prinsip bebas dan tidak memihak sebagaimana diatur Pasal 4 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kejaksaan. Setiap langkah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Novi Marzani BMY S.Sos. selaku Direktur PT Tulang Bawang Jaya yang disorot dalam dugaan kerugian negara ini berhak atas proses hukum yang adil namun tidak berhak dihindari pemeriksaan. Jika tidak ada yang disembunyikan maka proses hukum harus berjalan lancar tanpa hambatan. Jika terdapat upaya apapun yang menghambat kelancaran penyidikan maka wajar jika masyarakat meminta intervensi dari atasan langsung Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.
Andika Fortuba menegaskan bahwa rakyat Tulang Bawang tidak menuntut keajaiban mereka hanya menuntut hukum berjalan sebagaimana mestinya. Jika di tingkat daerah proses hukum terkesan terhambat atau tidak transparan maka adalah hak rakyat untuk meminta perhatian kepada pimpinan yang lebih tinggi. Kehadiran pengawasan dari pusat bukanlah bentuk kecurigaan melainkan jaminan bahwa tidak ada satu orang pun yang berada di atas hukum.
Masyarakat berharap instruksi tegas dari Jaksa Agung maupun Presiden dapat menjadi penegas bahwa korupsi tidak akan dimaafkan dimanapun berada termasuk di Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Proses hukum yang bersih dan akuntabel adalah hak setiap warga negara dan kewajiban setiap penegak hukum.
Untuk prinsip keberimbangan pemberitaan seluruh pihak yang namanya disebutkan berhak memberikan penjelasan resmi dan terbuka. Ruang klarifikasi tetap terbuka seluas luasnya karena kebenaran tidak akan pernah takut untuk diuji.
Narasumber: Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba Sekaligus Tokoh Masarakat Tulang Bawang
Pewarta Yantoni
.png)
