• Jelajahi

    Copyright © Ungkap Fakta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    BREAKING NEWS
    Memuat berita terbaru Ungkap Fakta...
    UNGKAP FAKTA | BOLA
    PUSAT INFORMASI SEPAK BOLA
    LIVE SCORE
    ● PERTANDINGAN SEPAK BOLA
    LIVE & JADWAL

    Iklan

    Andika Fortuba Nanang Wisnaga Kontradiksi Hak Koreksi Dan Anggaran Publikasi 2026 Diminta Terbuka

    Sabtu, 10 Oktober 2026, Oktober 10, 2026 WIB Last Updated 2026-10-10T09:39:30Z
    masukkan script iklan disini



    ungkapfakta.info


     

    TULANG BAWANG, 10 OKTOBER 2026 Surat Hak Koreksi tertanggal 30 September 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas Kominfo Nanang Wisnaga justru memunculkan dua masalah mendasar sekaligus. Pertama di dalam surat itu sendiri terdapat ketidakkonsistenan yang mencolok. 


    Di satu sisi dinyatakan bahwa Pemkab Tulang Bawang benar benar telah menyertakan modal kepada BUMD PT Tulang Bawang Jaya sebesar 30 miliar rupiah. Namun di sisi yang sama justru dinyatakan pemberitaan yang mengangkat masalah tersebut adalah salah. Masyarakat mempertanyakan logikanya. Jika angka 30 miliar itu benar ada mengapa rakyat dilarang menanyakan kejelasannya.

     

    Kedua sementara sibuk menyangkal pemberitaan masyarakat Dinas Kominfo belum membuka rincian Anggaran Publikasi Tahun 2026 kepada publik. Muncul dugaan kuat bahwa anggaran tersebut justru dialokasikan khusus untuk tim pribadi dan lingkaran terdekat Bupati Qudrotul Ikhwan. Masyarakat menduga sikap Nanang Wisnaga bukan murni keputusan sendiri melainkan ada instruksi dari atas untuk menutup informasi sekaligus menggunakan dana publikasi hanya untuk kepentingan pencitraan pihak tertentu.

     

    Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba menyampaikan penilaian tegasnya. Red

     

    Kepada Nanang Wisnaga. Bapak mengakui 30 miliar itu ada lalu menyatakan pemberitaan salah. Itu kontradiksi yang tidak bisa diterima akal sehat. Hak koreksi bukan alat untuk membungkam pertanyaan wajar rakyat. Hak koreksi digunakan ketika ada kesalahan fakta. Jika faktanya 30 miliar itu benar belum ada laporan pertanggungjawaban yang terbuka maka pertanyaan masyarakat sah sah saja. Bapak tidak bisa membenarkan angka sekaligus melarang rakyat bertanya nasib uang itu. Itu bukan koreksi yang jujur. Itu upaya menghindari tanggung jawab.

     

    Dan di saat yang sama Bapak belum membuka rincian Anggaran Publikasi Dinas Kominfo Tahun 2026. Berapa totalnya. Untuk apa saja. Siapa yang menerima manfaat. Mengapa terlihat hanya pihak pihak tertentu yang mendapatkan perhatian dan ruang publikasi. Bapak sibuk menyangkal berita rakyat tapi tertutup soal anggaran yang Bapak kelola sendiri. Itu memperkuat kecurigaan bahwa ada yang sengaja disembunyikan. Publikasi bukan untuk memuji pejabat berulang kali. Publikasi adalah hak informasi seluruh warga Tulang Bawang. Jangan jadikan uang rakyat itu biaya pencitraan sekelompok orang.

     

    Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 menyatakan setiap informasi publik terbuka dan dapat diakses. Termasuk dokumen anggaran dan laporan pengelolaan keuangan. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat 3 menegaskan keuangan negara dikelola secara transparan dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum bukan golongan tertentu. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara melarang penggunaan wewenang dan anggaran untuk kepentingan pribadi golongan dan keluarga.

     

    Kepada Bupati Qudrotul Ikhwan. Jika memang ada instruksi agar Dinas Kominfo hanya menyebarkan berita yang menguntungkan dan menutup pertanyaan kritis maka Bapak yang harus bertanggung jawab. Bapak tidak boleh menebang pilih dalam menyebarkan informasi dan mengalokasikan anggaran publik. Semua warga Tulang Bawang berhak tahu dan berhak dilayani secara adil tanpa pandang bulu. Jiwa sosial adab dan etika pemimpin terlihat saat ia tetap terbuka meski ada yang menanyakan kinerjanya bukan saat ia menutup informasi dan hanya mendekati orang orang yang memujinya.

     

    Kepada Nanang Wisnaga. Sampaikan penjelasan yang konsisten. Jika 30 miliar itu ada jawablah pertanyaan rakyat soal pengelolaannya dan buka juga rincian anggaran publikasi 2026 secara lengkap dan transparan. Jangan sembunyikan di balik surat koreksi yang hanya membenarkan fakta lalu menutup pembicaraan. Rakyat tidak akan berhenti bertanya sampai semuanya terang benderang. Pungkas Andika Fortuba 

     

    Perlu ditegaskan hal ini masih berupa analisis dan dugaan masyarakat atas dokumen resmi yang diterbitkan. Praduga tak bersalah tetap berlaku bagi Nanang Wisnaga maupun Bupati Qudrotul Ikhwan sampai ada pembuktian yang sah secara hukum. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berhak memberikan penjelasan lengkap dan terbuka kapan saja untuk mengklarifikasi kedua masalah ini sekaligus.

     

    Hingga berita ini diturunkan belum ada rincian resmi yang dipublikasikan mengenai alokasi rencana penggunaan dan penyerapan Anggaran Publikasi Dinas Kominfo Tahun 2026. Belum ada pula laporan pertanggungjawaban terbuka terkait penyertaan modal 30 miliar rupiah pada BUMD PT Tulang Bawang Jaya.

     

    Narasumber:

    Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba serta surat resmi Dinas Kominfo Nomor B/500.12.18.1/159/V.11/TB/IX/2026 tanggal 30 September 2026.

     

    Sumber:

    Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Surat Hak Koreksi Dinas Kominfo Tulang Bawang.

     

    Pewarta: Yantoni.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Politik

    +
    https://www.profitableratecpm.com/knzuikf5dh?key=c788dca60ab1d7a8d48523714ff94c5e