![]() |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 17 NOVEMBER 2026 — Menjelang aksi damai yang diagendakan Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang atau Gempita pada Rabu 18 November 2026, Eliantoni selaku aktivis masyarakat menjelaskan batasan hukum sekaligus risiko berat yang dihadapi para pengurus organisasi.
Ia menegaskan perbedaan mendasar antara hak warga untuk menyuarakan aspirasi secara damai, dengan tanggung jawab penuh yang dipikul pengurus koordinator kegiatan apabila terjadi penyimpangan selama aksi berlangsung.
Eliantoni menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ini tetap berlaku meskipun wadah organisasi yang mengoordinasikan kegiatan belum menyelesaikan pendaftaran badan hukum.
Namun, status administrasi yang belum sah menambah beban tanggung jawab hukum para pengurus, khususnya apabila aksi yang seharusnya berlangsung tertib berubah menjadi keributan atau tindakan anarkis.
Dasar Hukum Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diubah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa ormas wajib mengajukan pengesahan badan hukum sebelum menjalankan kegiatan berskala luas.
Apabila ketentuan ini dilanggar, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif berjenjang, yaitu surat peringatan, penghentian sementara aktivitas organisasi, hingga pencabutan surat keterangan terdaftar.
Undang‑Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum mengatur syarat utama penyelenggaraan aksi damai hanyalah kewajiban pemberitahuan tertulis kepada kepolisian paling lambat tiga hari sebelum kegiatan.
Namun Pasal 16 dan Pasal 17 undang‑undang tersebut secara tegas mengatur konsekuensi pidana bagi penanggung jawab kegiatan apabila selama penyampaian pendapat terjadi tindakan kekerasan, kerusakan fasilitas umum, gangguan ketertiban umum, atau bentuk tindakan anarkis lainnya.
Tanggung jawab ini jatuh langsung kepada pengurus yang bertindak sebagai koordinator utama aksi. Red
Eliantoni menekankan bahwa risiko pidana tersebut menjadi perhatian serius, mengingat organisasi penyelenggara hingga saat ini belum memiliki status badan hukum yang sah.
Ia mengingatkan para pengurus Gempita untuk memastikan seluruh peserta mematuhi aturan aksi damai, serta segera melengkapi dokumen badan hukum setelah kegiatan selesai guna memperbaiki legitimasi organisasi.
Apabila tidak mampu menjaga ketertiban selama aksi, para pengurus akan menanggung konsekuensi hukum yang jauh lebih berat dibandingkan sanksi administratif biasa.
Yantoni
Pewarta Tulang Bawang
.png)

.png)