.png)
 |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 10 OKTOBER 2026 Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dr Ferli Yuledi mengikuti rapat pembahasan pemantapan proses Hak Pengelolaan Lahan. Rapat juga membahas pola kerja sama pemanfaatan aset eks CPP sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset.
Pembahasan mencakup rencana pencanangan pembangunan Pusat Hilirisasi dan Pertanian Terpadu di Kabupaten Tulang Bawang. Pengembangan pusat hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian memperkuat potensi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Rencana pembangunan pusat pertanian terpadu adalah langkah yang sangat baik dan patut didukung. Namun masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan rinci bagaimana rencana ini dijalankan.
Selama bertahun tahun banyak rencana besar yang digembar gemborkan namun hasilnya tidak pernah terlihat nyata di tengah masyarakat. Rakyat mulai jenuh dengan janji janji yang hanya berhenti di ruang rapat dan media resmi pemerintah.
Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba menyampaikan pernyataan tegas. Red
Kepada Sekretaris Daerah Dr Ferli Yuledi dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Gagasan membangun pusat hilirisasi dan pertanian terpadu sangatlah mulia. Petani Tulang Bawang memang sangat membutuhkan fasilitas semacam ini agar hasil panen mereka memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
Namun pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka adalah di mana letak lokasinya berapa biaya yang dibutuhkan dari mana sumber dananya siapa pelaksana dan kapan waktunya selesai. Tanpa kejelasan rinci rencana ini hanya akan menjadi janji manis yang berulang setiap tahun.
Kami mengingatkan agar proses pengelolaan aset eks CPP dan pengurusan Hak Pengelolaan Lahan tidak menyisakan sengketa di kemudian hari. Pastikan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tidak terpinggirkan.
Pastikan tidak ada pihak yang dirugikan atas nama kepentingan pembangunan. Sejarah membuktikan banyak kasus pemanfaatan aset daerah yang justru menguntungkan pihak tertentu sementara rakyat sekitar tidak mendapatkan keuntungan apa pun. Jangan biarkan hal yang sama terulang kembali di Tulang Bawang.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 huruf a menegaskan asas penyelenggaraan negara adalah asas kepentingan umum. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik memberikan informasi yang lengkap benar dan tepat waktu termasuk rencana pembangunan pemanfaatan aset dan penggunaan anggaran daerah.
Kepada seluruh pihak terkait. Rencana besar harus diiringi dengan transparansi yang besar pula. Jangan tutup informasi dari publik justru itulah saat pengawasan masyarakat paling dibutuhkan. Kami mendukung rencana ini jika tujuannya benar benar untuk kesejahteraan petani dan masyarakat luas.
Namun jika rencana ini hanya akan menguntungkan kelompok tertentu dan menghabiskan anggaran tanpa hasil yang nyata maka masyarakat berhak menolak dan menuntut pertanggungjawaban sepenuhnya. Pungkas Andika Fortuba
Perlu ditegaskan hal ini berupa pengawasan dan aspirasi masyarakat. Praduga tak bersalah tetap berlaku atas rencana dan upaya yang sedang dilakukan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berhak mempublikasikan rincian lengkap rencana pembangunan pusat hilirisasi dan pertanian terpadu kepada masyarakat secara terbuka kapan saja.
Hingga berita ini diturunkan belum ada rincian lengkap yang dipublikasikan secara terbuka mengenai lokasi total anggaran sumber dana jadwal pelaksanaan dan pihak yang bekerja sama dalam pengelolaan aset eks CPP tersebut.
Narasumber:
Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba serta masyarakat dan kelompok tani dari beberapa kecamatan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sumber:
Unggahan resmi Media Center Pemkab Tulang Bawang 9 Oktober 2026 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Pewarta: Yantoni.
.png)
