![]() |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 10 OKTOBER 2026 Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan menerima audiensi tim Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung di Ruang Audiensi Wakil Bupati Tulang Bawang pada Jumat 9 Oktober 2026. Pertemuan tersebut disebut sebagai langkah memperkuat sinergi penanganan kedaruratan. Namun Ketua DPP Ormas Fortuba Andika Fortuba menilai pertemuan tersebut belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Andika Fortuba menyampaikan penilaian tegasnya. Red
Kami mendukung setiap upaya yang bertujuan meningkatkan keselamatan masyarakat. Namun pertemuan tidak boleh berhenti pada foto bersama dan ucapan sinergi. Yang paling penting disampaikan kepada masyarakat adalah rencana kerja yang jelas. Berapa anggaran yang disiapkan. Apa yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan. Di mana titik layanan baru akan dibuka. Siapa yang bertanggung jawab memantau pelaksanaannya. Jika semua pertanyaan dasar itu belum bisa dijawab secara terbuka maka pertemuan itu hanyalah kegiatan rutin yang menghabiskan waktu tanpa hasil yang bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Masyarakat berhak tahu seberapa cepat bantuan akan datang saat mereka membutuhkannya. Itu bukan permintaan berlebihan. Itu hak dasar setiap warga yang didukung oleh anggaran negara. Jangan biarkan masyarakat tetap menunggu lama saat dalam keadaan darurat sementara di ruang rapat sinergi terus dinyatakan sudah terjalin dengan baik. Kata sinergi harus dibuktikan di lapangan bukan hanya di atas kertas dan foto pers release.
Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5 ayat 1 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf c menyatakan asas kepastian waktu menjadi salah satu dasar pelayanan publik sehingga masyarakat berhak mengetahui kapan bantuan dapat tiba saat dibutuhkan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 menyatakan setiap informasi publik terbuka dan dapat diakses termasuk rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 huruf e menyatakan asas akuntabilitas berarti setiap kebijakan dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Perlu ditegaskan ini adalah pandangan narasumber atas kegiatan yang dilaporkan. Praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Basarnas Lampung berhak menyampaikan rincian rencana kerja anggaran dan target waktu pelaksanaan secara terbuka kepada publik kapan saja untuk membuktikan bahwa sinergi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan belum ada dokumen rincian rencana kerja bersama yang dipublikasikan secara terbuka terkait hasil audiensi tersebut.
Narasumber: Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba
Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Pewarta: Yantoni
.png)

.png)