TULANG BAWANG BARAT — Keberadaan tenaga pramubakti dan anggaran swakelola yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) di duga terdapat penyimpangan serta pengelembungan Jumlah Tenaga pramubakti.
Di tengah perbedaan informasi mengenai keberadaan tenaga tersebut, sumber internal BPN mengakui bahwa pihaknya pernah menjalani pemeriksaan oleh Polres.
“Masih ada bang kalau untuk pramubakti di BPN tapi saya tidak tahu jumlah nya berapa soalnya saya takut salah penyampaian coba tanya ke bagian TU. Ya, memang benar BPN habis diperiksa Polres, tapi petinggi-petingginya saja,” ungkap sumber internal BPN yang meminta identitasnya dirahasiakan saat di hubungi melalui sambungan telepon WhatsApp,pada,(29/10/2026).
Pengakuan tersebut diperkuat keterangan seorang sumber dari aparat penegak hukum (APH) yang menyebut proses pemeriksaan terhadap BPN masih berlangsung.
“Ya, untuk BPN saat ini sedang dalam proses pemeriksaan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait keberadaan pramubakti, seorang narasumber menyebut tenaga tersebut terakhir ada pada 2024, dengan jumlah diperkirakan delapan hingga sepuluh orang.
“Setahu saya 2024 itu terakhir untuk pramubakti yang ada di BPN Tubaba. Kalau sekarang ini sudah tidak ada lagi. Lebih jelas tanya langsung ke bagian TU,” katanya.
Namun, sumber internal BPN lainnya menyampaikan informasi berbeda. Menurutnya, tenaga pramubakti masih ada, meskipun jumlah pastinya belum diketahui.
Perbedaan keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan tenaga pramubakti pada 2025, termasuk besaran anggaran swakelola, mekanisme pengadaan, serta realisasi penggunaan APBN.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui apakah pemeriksaan Polres tersebut berkaitan dengan anggaran pramubakti atau perkara lain. Pihak BPN Tubaba perlu memberikan klarifikasi resmi agar informasi mengenai anggaran dan pemeriksaan tersebut menjadi terang.
Meskipun upaya media sudah di lakukan dengan menghubungi pihak humas BPN setempat,namun belum mendapatkan respon.
Transparansi anggaran menjadi penting untuk memastikan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.(San).
.png)

.png)