![]() |
| ungkapdakta.info |
TULANG BAWANG, 15 OKTOBER 2026 Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan M.M. diketahui melaksanakan audiensi dengan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta Rabu 14 Oktober 2026. Pertemuan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Namun di tengah kunjungan tersebut masyarakat luas justru mempertanyakan prioritas yang diambil oleh Bupati. Saat dua persoalan besar mencuat di daerah yakni dugaan penganiayaan warga oleh ajudannya sendiri serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU BUMD daerah belum mendapatkan kejelasan apa pun Bupati justru sibuk melakukan pertemuan di Jakarta. Publik menilai langkah ini terkesan mengabaikan urusan dalam negeri yang mendesak demi kegiatan seremonial semata.
Andika Fortuba selaku Ketua Ormas Forum Rakyat Tulang Bawang menyampaikan pandangan tegasnya. Red
Kami tidak menolak pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Namun prioritas kepala daerah seharusnya pertama-tama ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di depan mata masyarakatnya sendiri. Saat warga menuntut kejelasan status penugasan ajudan yang diduga melakukan kekerasan serta transparansi pengelolaan BBM di fasilitas milik daerah Bupati justru berada di Jakarta melakukan audiensi yang belum jelas substansi dan hasilnya. Ini memunculkan dugaan kuat bahwa pertemuan tersebut justru dilakukan untuk mencari perlindungan atau mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sedang hangat disorot. Rakyat tidak butuh foto bersama di ruang mewah rakyat butuh jawaban nyata atas masalah yang mereka hadapi setiap hari.
Masyarakat juga mempertanyakan substansi dari pertemuan tersebut. Siapa pihak yang ditemui secara spesifik apa saja materi yang dibahas dan apa hasil konkret yang diperoleh belum dijelaskan secara rinci kepada publik. Informasi yang disampaikan hanya sebatas foto bersama dan pernyataan umum tanpa rincian agenda. Hal ini bertentangan dengan asas transparansi yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap kegiatan pejabat negara yang menggunakan anggaran negara wajib diinformasikan secara lengkap dan akurat kepada masyarakat.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik dan penyelesaian masalah masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Jika persoalan di daerah belum terselesaikan maka energi kepala daerah seharusnya diprioritaskan di tempat tugasnya bukan melakukan perjalanan dinas yang belum mendesak dan belum terukur manfaatnya bagi rakyat.
Masyarakat meminta agar Bupati Tulang Bawang segera memberikan penjelasan rinci terkait tujuan dan hasil audiensi tersebut. Sekaligus diminta untuk segera pulang dan menyelesaikan dua persoalan krusial yang sedang mengemuka di daerah. Rakyat tidak membutuhkan janji manis di atas kertas rakyat membutuhkan tindakan nyata dan keadilan yang dapat dirasakan tanpa menunggu terlalu lama. Pungkas Andika Fortuba
Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari pihak Bupati Tulang Bawang terkait substansi pertemuan tersebut maupun langkah konkret penyelesaian dua persoalan yang sedang disorot masyarakat. Praduga tak bersalah tetap berlaku bagi pihak yang disebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Narasumber:
Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba
Sumber:
Unggahan resmi Media Center Pemkab Tulang Bawang
Pewarta: Yantoni
.png)

.png)