.png)
TULANG BAWANG BARAT — Dugaan persoalan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTI) Wonokerto, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, kembali menuai sorotan. Kali ini, Ketua LSM Trinusa, Masdar, mendesak adanya langkah konkret dari Inspektorat serta aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri pengelolaan anggaran di Tiyuh tersebut.
Sorotan itu muncul setelah Inspektur Inspektorat Tubaba, Yudi, memberikan tanggapan singkat saat dihubungi melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu.
"Nanti kita pelajari," demikian jawaban Yudi saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut.
Menanggapi informasi pemberitaan media daring mengenai dugaan penyimpangan Dana Desa dan pengelolaan BUMTI Wonokerto, Masdar menilai Inspektorat perlu menunjukkan keseriusan melalui langkah pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
"Jika kita menilai dari pernyataan yang disampaikan Inspektorat, itu terkesan seperti melindungi oknum Kepalo Tiyuh Wonokerto," ujar Masdar saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp, Minggu (25/10/2026).
Menurut Masdar, Inspektorat semestinya segera memanggil Pemerintah Tiyuh Wonokerto dan pengurus BUMTI untuk meminta penjelasan mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran yang menjadi sorotan publik.
"Semestinya Inspektorat memanggil terlebih dahulu pihak tiyuh dan pihak pengelola BUMTI. Sebab, Kepalo Tiyuh dan pengurus BUMTI juga terkesan menantang pihak Inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH)," tegasnya.
Ia menilai, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan agar persoalan tersebut tidak sekadar menjadi polemik pemberitaan, tetapi dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta, dokumen, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masdar juga menegaskan bahwa LSM Trinusa berencana melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan menyiapkan laporan terkait dugaan persoalan penggunaan Dana Desa serta pengelolaan BUMTI Wonokerto.
"Jika memang oknum Kepalo Tiyuh tersebut merasa kebal hukum atau ada oknum-oknum petinggi tempatnya berlindung dari dugaan penyelewengan Dana Desa ataupun pengelolaan dana BUMTI, besok kita akan berkoordinasi dan siap melaporkan pihak-pihak terkait ke kejaksaan ataupun Polres untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025," ungkap Masdar.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut perlu mencakup perencanaan kegiatan, realisasi penggunaan anggaran, penyertaan modal BUMTI, bukti transaksi, serta laporan pertanggungjawaban keuangan selama periode 2024–2025.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara profesional dan objektif apabila laporan resmi disampaikan, sehingga setiap dugaan yang muncul dapat diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan Yudi bahwa pihaknya akan mempelajari persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan kasus ini. Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai apakah Inspektorat akan melakukan pemeriksaan, meminta dokumen pertanggungjawaban, atau mengambil langkah pengawasan lainnya.
Selain Inspektorat, pihak Pemerintah Tiyuh Wonokerto dan pengurus BUMTI juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan anggaran BUMTI yang dipersoalkan.
Klarifikasi dari seluruh pihak diperlukan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diuji secara objektif dan tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Karena itu, dugaan penyimpangan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.(San).
.png)
