• Jelajahi

    Copyright © Ungkap Fakta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    BREAKING NEWS
    Memuat berita terbaru Ungkap Fakta...
    UNGKAP FAKTA | BOLA
    PUSAT INFORMASI SEPAK BOLA
    LIVE SCORE
    ● PERTANDINGAN SEPAK BOLA
    LIVE & JADWAL

    Iklan

    Dua Persoalan Serius Mencuat di Tulang Bawang Andika Fortuba Desak Transparansi dan Penegakan Hukum Terkait SPBU BUMD dan Panji Meka

    Kamis, 15 Oktober 2026, Oktober 15, 2026 WIB Last Updated 2026-10-14T18:24:11Z
    masukkan script iklan disini



    ungkapfakta.info



    TULANG BAWANG, 15 OKTOBER 2026 Dua persoalan besar secara bersamaan mengemuka di Kabupaten Tulang Bawang yang keduanya menyentuh aspek hukum kelembagaan dan kepercayaan publik. Andika Fortuba selaku Ketua Ormas Forum Rakyat Tulang Bawang sekaligus tokoh masyarakat secara tegas mendesak penegakan hukum yang transparan dan tidak memihak atas kedua peristiwa tersebut.

     

    PERTAMA: Ketidakjelasan Status Penugasan dan Dugaan Penganiayaan Panji Meka

     

    Pada Kamis 8 Oktober 2026 sekitar pukul 13.00 di area Gedung DPRD Kabupaten Tulang Bawang saat sedang berlangsung acara resmi yang dihadiri Bupati Qodratul Ikhwan terjadi dugaan tindak penganiayaan terhadap warga Dedi Sanjaya. Pelaku diduga adalah Panji Meka yang dikenal menjabat sebagai ajudan Bupati Tulang Bawang.

     

    Informasi dari sumber yang dapat dipercaya namun identitasnya dirahasiakan mengungkap bahwa Panji Meka berasal dari satuan infanteri kemudian menjabat sebagai Komandan Peleton Satpol PP sebelum ditunjuk sebagai ajudan Bupati. Yang menjadi masalah mendasar terindikasi kuat tidak terdapat surat perintah atau dokumen resmi penugasan yang menjadi dasar sah penempatannya di kedua jabatan tersebut. Letnan Kolonel Infanteri Surya Darma Komandan Distrik Militer Tulang Bawang merupakan tempat satuan asal Panji Meka berdinas namun belum ada kejelasan apakah penugasan tersebut dilakukan atas persetujuan komando kesatuan.

     

    Andika Fortuba secara rinci menjabarkan dasar hukum terkait penugasan anggota TNI aktif di instansi sipil.

     

    Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penugasan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Luar Lingkungan TNI adalah dasar hukum yang sangat jelas dan tegas. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa prajurit TNI hanya dapat ditugaskan di luar lingkungan TNI apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Pasal 4 ayat 1 huruf a secara spesifik menyatakan bahwa prajurit TNI aktif tidak dapat diangkat atau ditugaskan sebagai ajudan pimpinan instansi pemerintah daerah maupun instansi sipil lainnya. Larangan ini berlaku untuk semua pangkat dan kesatuan tanpa pengecualian.

     

    Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penugasan Anggota Tentara Nasional Indonesia di Luar Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Pasal 6 ayat 1 menegaskan bahwa setiap penugasan prajurit TNI di luar lingkungan TNI harus ditetapkan dengan surat perintah tertulis yang memuat dasar hukum tujuan jangka waktu penugasan hak dan kewajiban serta penanggung jawab. Jika benar tidak ada surat perintah maka keberadaan Panji Meka baik di Satpol PP maupun sebagai ajudan Bupati sejak awal tidak memiliki dasar hukum yang sah.

     

    Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 466 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain tanpa hak. Peristiwa yang terjadi di area Gedung DPRD pada jam kedinasan tidak memberikan alasan apapun bagi siapapun untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil.

     

    KEDUA: Dugaan Pengecoran BBM Bersubsidi di SPBU BUMD Tulang Bawang

     

    Sorotan publik juga tertuju pada dugaan praktik pengecoran BBM bersubsidi yang diduga terjadi di SPBU yang dikelola oleh BUMD Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan yang terlihat menyalurkan bahan bakar dalam jumlah besar ke kendaraan tertentu memunculkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat luas.

     

    Novi Marzani Direktur SPBU BUMD Tulang Bawang diketahui juga berada di lokasi saat dugaan penganiayaan di Gedung DPRD terjadi. Kehadiran pimpinan unit usaha milik daerah tersebut di dua peristiwa penting ini turut menjadi perhatian masyarakat.

     

    Terkait dugaan pengecoran BBM bersubsidi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 33 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyalahgunakan pengadaan penyaluran dan pemanfaatan barang kebutuhan pokok yang bersubsidi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang undang tersebut.

     

    Andika Fortuba menegaskan kedua persoalan ini harus ditangani secara serius dan transparan.

     

    Masyarakat berhak mengetahui kejelasan status kepegawaian Panji Meka sekaligus dasar hukum keberadaannya di lingkungan Pemda. Di saat yang sama pengelolaan BBM di SPBU BUMD harus diaudit secara terbuka. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi hanya karena kedekatan kekuasaan. Hukum harus berdiri tegak tanpa pandang siapa yang terlibat.

     

    Masyarakat meminta agar Polres Tulang Bawang menindaklanjuti kedua laporan secara objektif dan tidak memihak. Komando Distrik Militer Tulang Bawang diharapkan memberikan penjelasan resmi terkait status penugasan anggotanya. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang wajib mempublikasikan laporan operasional dan penyaluran BBM di SPBU BUMD secara terbuka dan rinci.

     

    Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari pihak Bupati Tulang Bawang Komando Distrik Militer Tulang Bawang maupun manajemen SPBU BUMD terkait kedua persoalan ini. Praduga tak bersalah tetap berlaku bagi pihak yang disebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

     

    Pewarta: Yantoni

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Politik

    +
    https://www.profitableratecpm.com/knzuikf5dh?key=c788dca60ab1d7a8d48523714ff94c5e