.png)
 |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 25 OKTOBER 2026 Ketua DPP Fortuba mensinyalir publik kini dapat menilai apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyoroti adanya perbedaan keterangan yang mencolok antara pihak Kejaksaan Negeri Menggala dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam penanganan dugaan korupsi BUMD.
Sebelumnya Kepala Seksi Pidana Khusus Adimas Haryosetyo SH dalam laporannya saat audiensi menyatakan telah meminta keterangan dari pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Namun pernyataan itu ternyata bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Kepala Bappeda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dicky Soerachman secara terbuka mengaku belum pernah dipanggil maupun diperiksa oleh pihak jaksa terkait dugaan korupsi BUMD tersebut.
Kontradiksi ini menjadi catatan penting yang patut dipertanyakan oleh seluruh masyarakat. Jika pihak penegak hukum menyatakan telah mengambil langkah tertentu sementara pihak yang seharusnya diperiksa menyatakan hal yang sebaliknya maka wajar jika publik mulai meragukan kejelasan dan kebenaran informasi yang disampaikan. Dalam proses hukum kebenaran satu saja yang berlaku. Dua keterangan yang saling bertentangan dari pihak yang terlibat dalam satu perkara menimbulkan dugaan kuat adanya ketidakberesan atau ketidaktransparanan yang merugikan kepercayaan masyarakat.
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 4 menegaskan bahwa Kejaksaan wajib bertindak jujur adil dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Ketidakselarasan informasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara serius seperti ini menuntut penjelasan resmi dan terbuka. Masyarakat berhak mengetahui mana informasi yang benar dan mana yang belum sesuai fakta. Keraguan publik terhadap informasi yang disampaikan penegak hukum akan melemahkan kepercayaan terhadap proses hukum itu sendiri.
Ketua DPP Fortuba menegaskan bahwa perbedaan keterangan ini bukan sekadar selisih pendapat biasa melainkan hal yang sangat mendasar dalam proses penyidikan. Setiap langkah yang dilakukan penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti dan dokumen yang sah. Jika dikatakan telah meminta keterangan maka harus ada bukti pendukung yang dapat ditunjukkan. Jika belum dilakukan maka seharusnya diakui secara terbuka bukan disampaikan seolah olah telah terlaksana. Keterbukaan informasi adalah kunci agar masyarakat dapat memantau jalannya penegakan hukum.
Publik berhak menilai sendiri dari fakta yang tersampaikan. Masyarakat tidak memihak kepada siapapun namun masyarakat menuntut kebenaran yang satu dan jelas. Ketidakcocokan informasi ini harus segera diluruskan oleh pihak Kejaksaan Negeri Menggala maupun Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Kebenaran tidak boleh dikaburkan oleh perbedaan pernyataan yang membingungkan publik.
Untuk prinsip keberimbangan pemberitaan pihak Kejaksaan Negeri Menggala khususnya Kasi Pidsus Adimas Haryosetyo serta pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berhak memberikan penjelasan secara terbuka dan resmi terkait perbedaan keterangan tersebut. Ruang klarifikasi tetap terbuka seluas luasnya karena kebenaran tidak akan pernah takut untuk diuji.
Pewarta Yantoni
.png)
