![]() |
NIAS UTARA Ungkapfakta.info
Aktivitas penambangan galian C ilegal menggunakan alat berat jenis ekskavator kembali marak di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogali, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara. Kegiatan destruktif ini diduga kuat didalangi oleh seorang kontraktor proyek pembangunan jalan berinisial SMW, bekerja sama dengan sejumlah oknum masyarakat setempat, tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan.
Sungai Jernih Kini Keruh, Warga RugiAkibat penggalian material sungai secara terus-menerus, air sungai yang dulunya jernih kini berubah keruh dan kotor karena endapan lumpur
dari hulu. Warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari — mandi, mencuci, hingga mengambil air — tak lagi bisa memanfaatkan sungai tersebut. Kemarahan warga memuncak atas perusakan lingkungan di sekitar pemukiman mereka.
Beberapa warga yang diduga terkait kegiatan ini memilih bungkam saat dimintai keterangan. Demikian pula SMW, ketika dihubungi melalui telepon seluler untuk dikonfirmasi soal legalitas izin dan dampak lingkungan, ia menolak memberikan tanggapan apa pun.
Masyarakat memohon kepada Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, dan Kapolres Nias agar segera menertibkan aktivitas galian C ilegal di sepanjang DAS Bogali ini sebelum kerusakan semakin parah dan tidak dapat diperbaiki lagi.
Pimpinan DPD LIRA Nias Utara, Ibezanolo Zega, membawa bukti dan data pelanggaran ini untuk kedua kalinya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini diambil karena razia di tingkat lokal selalu gagal — alat berat selalu menghilang sebelum petugas tiba di lokasi.
"Kami lapor langsung ke DLH Provinsi karena kewenangannya ada di sana. Setiap ada rencana razia lokal, alat berat selalu mendadak tidak ada di lokasi — artinya informasi selalu bocor. Kami berharap tim dari Provinsi dapat bergerak cepat dan tidak kecolongan lagi," tegas Ibezanolo Zega.Dasar Hukum Pelanggaran Ancaman SanksiUU No. 32/2009 Pasal 69 ayat (1) huruf a jo. Pasal 98 ayat (1) Pencemaran & perusakan lingkungan hidup Penjara 3–10 tahun, denda Rp3–10 miliar
UU No. 3/2020 Pasal 158 Penambangan tanpa izin Penjara maks. 5 tahun, denda maks. Rp100 miliarUU No. 17/2019 Pasal 70 Merusak sumber daya air & prasarananya Penjara 3–9 tahun, denda Rp5–15 miliarAwak media akan terus memantau perkembangan dan menggali informasi lebih lanjut terkait kasus ini.
(Team)
.png)

.png)