![]() |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 25 OKTOBER 2026 Andika Fortuba, Ketua Forum Rakyat Tulang Bawang (FORTUBA), mengecam keras kinerja Biro Warta 9 Dirwanto, yang dinilai secara sengaja mengabaikan prinsip dasar jurnalistik. Hingga saat ini, dua kali pemberitaan dimuat, namun hak jawab dan hak sanggah yang telah diajukan sama sekali tidak dimuat maupun disampaikan kepada publik.
Pelanggaran Tegas Terhadap Undang-Undang
Andika menegaskan bahwa penolakan memuat hak jawab bukan sekadar kelalaian prosedural, melainkan pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 5 ayat (2): "Pers wajib melayani Hak Jawab" ketentuan yang bersifat imperatif, bukan pilihan
Pasal 1 angka 11 Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik, yang mewajibkan setiap insan pers melayani hak jawab dan hak koreksi
"Dua kali berita naik, dua kali pula ruang klarifikasi ditutup rapat. Kata 'wajib' dalam undang-undang bukanlah saran itu adalah kewajiban hukum yang tidak boleh diabaikan. Biro Warta 9 di bawah pimpinan Dirwanto seolah-olah menempatkan diri di atas hukum," tegas Andika Fortuba.
Dugaan Ketidaknetralan dan Kepentingan Bersama Ketidakmauan membuka ruang jawab menimbulkan dugaan kuat bahwa ketidaknetralan Warta 9 bukanlah kebetulan belaka. Pola pemberitaan yang konsisten menampilkan satu sisi dan memblokir sisi lain mengarah pada dugaan bahwa media tersebut telah beralih fungsi bukan lagi sebagai sarana penyebaran fakta yang berimbang, melainkan sekadar menjadi sarana yang memperkuat narasi pihak tertentu.
Kecurigaan ini diperkuat oleh indikasi kuat bahwa Novi Marzani, Direktur BUMD Tulang Bawang, memiliki keterkaitan kepentingan di balik pola pemberitaan tersebut. Andika Fortuba menyampaikan dugaan kuat bahwa seluruh rangkaian berita yang dimuat Biro Warta 9 Dirwanto diarahkan untuk menguntungkan posisi dan kepentingan pribadi maupun institusi yang dipimpinnya, di atas kepentingan masyarakat luas.
Saat ini, laporan dugaan penyalahgunaan minyak subsidi dan penyalahgunaan wewenang telah masuk ke Kejaksaan Negeri Menggala dan dalam proses penyidikan. Andika menegaskan pihaknya telah menyerahkan seluruh bukti kepada penegak hukum dan membiarkan proses hukum berjalan sesuai jalurnya.
Publik Berhak Mengetahui "Apabila sebuah media menutup ruang bagi pihak yang diberitakan untuk menjelaskan versinya sendiri, maka publik berhak bertanya berita ini disusun untuk mengungkap kebenaran, atau sekadar alat untuk membangun citra pihak tertentu" tambah Andika Fortuba.
Andika mendesak Dewan Pers untuk segera meninjau dugaan pelanggaran ini. Seluruh pihak tetap berhak memberikan penjelasan, namun hukum dan kaidah jurnalistik harus tetap dijunjung tinggi.pungkas Andika Fortuba
Pewarta: Yantoni
.png)

.png)