.png)
TULANG BAWANG BARAT — Pengelolaan Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTI) Wonokerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), menjadi sorotan. Muncul dugaan ketidakberesan administrasi pengadaan sapi untuk usaha penggemukan yang disebut menggunakan anggaran ratusan juta rupiah.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dokumen jual beli dan kuitansi pembelian sapi diduga tidak tersedia. Jumlah ternak yang dibeli pun belum diketahui secara pasti.
“Tidak adanya dokumen jual beli ternak sapi, kuitansi pembelian tidak ada, serta tidak diketahui berapa jumlah sapi yang dibeli,” ungkap sumber, pada media Senin (26/10/2026).
Sebelumnya, Bendahara BUMTI Wonokerto, Paiman, saat dikonfirmasi mengenai usaha penggemukan sapi melalui WhatsApp, memberikan jawaban singkat.
“Penggemukan sapi, sudah diperiksa kok. Ya, kalau mau tanya sama kepalo aja,” ujarnya.
Namun, belum ada penjelasan terperinci mengenai pihak yang melakukan pemeriksaan maupun hasilnya.
Sebelumnya, ketua LSM trinusa, Masdar, juga menegaskan mengenai dugaan penyimpangan Dana Desa dan pengelolaan BUMTI Wonokerto, Masdar menilai Inspektorat perlu menunjukkan keseriusan melalui langkah pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
"Jika kita menilai dari pernyataan yang disampaikan Inspektorat, itu terkesan seperti melindungi oknum Kepalo Tiyuh Wonokerto," ujar Masdar saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp, Minggu (25/10/2026).
Menurut Masdar, Inspektorat semestinya segera memanggil Pemerintah Tiyuh Wonokerto dan pengurus BUMTI untuk meminta penjelasan mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran yang menjadi sorotan publik.
"Semestinya Inspektorat memanggil terlebih dahulu pihak tiyuh dan pihak pengelola BUMTI. Sebab, Kepalo Tiyuh dan pengurus BUMTI juga terkesan menantang pihak Inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH)," tegasnya.
Ia menilai, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan agar persoalan tersebut tidak sekadar menjadi polemik pemberitaan, tetapi dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta, dokumen, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masdar juga menegaskan bahwa LSM Trinusa berencana melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan menyiapkan laporan terkait dugaan persoalan penggunaan Dana Desa serta pengelolaan BUMTI Wonokerto.
"Jika memang oknum Kepalo Tiyuh tersebut merasa kebal hukum atau ada oknum-oknum petinggi tempatnya berlindung dari dugaan penyelewengan Dana Desa ataupun pengelolaan dana BUMTI, besok kita akan berkoordinasi dan siap melaporkan pihak-pihak terkait ke kejaksaan ataupun Polres untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025," ungkap Masdar.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut perlu mencakup perencanaan kegiatan, realisasi penggunaan anggaran, penyertaan modal BUMTI, bukti transaksi, serta laporan pertanggungjawaban keuangan selama periode 2024–2025.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara profesional dan objektif apabila laporan resmi disampaikan, sehingga setiap dugaan yang muncul dapat diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan Yudi bahwa pihaknya akan mempelajari persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan kasus ini. Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai apakah Inspektorat akan melakukan pemeriksaan, meminta dokumen pertanggungjawaban, atau mengambil langkah pengawasan lainnya.
Selain Inspektorat, pihak Pemerintah Tiyuh Wonokerto dan pengurus BUMTI juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan anggaran BUMTI yang dipersoalkan.
Agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diuji secara objektif dan tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang.(San).
.png)
