.png)
 |
| ungkapfakta.info/Gambar Hanya Ilustrasi |
TULANG BAWANG, 1 NOVEMBER 2026 Dugaan praktik bisnis ilegal di dalam Rutan Kelas IIB Menggala ternyata bukanlah hal yang baru. Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa permainan ini memang sudah dimulai jauh sebelum pergantian Kepala Rutan saat ini. Bahkan pada masa Kepala Rutan sebelumnya yang akhirnya diganti karena kasus yang sama, sosok dengan inisial Endang diduga merupakan pemain utamanya. Belum tuntas diusut, praktik ini ternyata terus berjalan hingga saat ini.
Yang lebih mencengangkan, setiap kali awak media berusaha mengonfirmasi hal ini langsung kepada Endang, akses komunikasi selalu diblokir. Upaya untuk mendapatkan penjelasan mengenai tuduhan penyewaan handphone, penyewaan kamar, hingga pembangunan rumah yang diduga dibiayai dari hasil pungutan di dalam Rutan selalu terhambat oleh sikap menutup diri tersebut.
"Saat awak media ingin mengonfirmasi, Endang selalu memblokir akses media. Tidak ada tanggapan, tidak ada penjelasan. Padahal masyarakat berhak mendapatkan kebenaran atas apa yang terjadi di dalam lembaga yang seharusnya dijaga transparansinya," ungkap sumber tersebut.
Praktik ini diduga melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku:
Pertama, penyewaan handphone di dalam Rutan melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 huruf j yang melarang keras warga binaan memiliki atau menggunakan alat komunikasi elektronik. Oknum petugas yang justru memfasilitasi, menyewakan, dan mengambil keuntungan pribadi dari pelanggaran ini, menjadikan perbuatannya jauh lebih berat karena seharusnya menjadi penjaga aturan, bukan pelanggar aturan.
Kedua, penyewaan kamar yang merupakan aset negara untuk keuntungan pribadi diduga melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ancaman pidana untuk pelanggaran ini paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara.
Ketiga, perbedaan mencolok antara penghasilan resmi oknum tersebut dengan aset yang dimilikinya, termasuk bangunan rumah yang disebut warga bak istana, berkaitan erat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menindak tegas perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara wajar merupakan indikasi kuat tindak pidana korupsi.
Keempat, memblokir akses informasi dan menolak memberikan penjelasan kepada publik berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik, termasuk lembaga pemasyarakatan, wajib memberikan akses informasi yang diminta masyarakat. Menutup akses komunikasi justru memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan.
Masyarakat mendesak Kanwil Kemenkumham Lampung dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk menelusuri jejak kasus ini ke masa lalu. Siapa yang mengetahui, siapa yang melindungi, dan berapa lama praktik ini berjalan harus diungkap secara menyeluruh. Transparansi adalah hak publik yang tidak boleh diblokir oleh siapa pun, termasuk oleh petugas Rutan itu sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Kelas IIB Menggala maupun Endang belum memberikan tanggapan resmi. Ruang klarifikasi tetap dibuka seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab kepada publik.
Pewarta Yantoni
.png)
