.png)
TANGERANG – Ketegangan internal terjadi di lingkungan Pemerintah Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukasari, Nean Irawan, menyatakan siap menempuh jalur hukum menyusul pernyataan Ketua RT 02/03, Ridwan, yang dinilai tidak mengakui keberadaan dan legalitas lembaga BPD.
Perselisihan ini mencuat saat keduanya terlibat perdebatan di Perumahan Puri Harmoni, Sepatan, pada Rabu (11/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ridwan secara terbuka menyatakan tidak mengakui keberadaan BPD, khususnya anggota BPD yang berasal dari luar wilayah kejaroannya.
"Saya tidak merasa dan tidak mengakui adanya BPD, apalagi BPD yang di luar kejaroan," ujar Ridwan.
Menanggapi hal tersebut, Nean Irawan menegaskan bahwa pernyataan tersebut telah mencoreng nama baik BPD sebagai lembaga resmi desa. Ia menekankan bahwa anggota BPD dilantik secara sah dan mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi yang ditandatangani oleh Bupati Tangerang, serta memiliki sekretariat di kantor desa.
"BPD bukan lembaga abal-abal. Kami memiliki SK resmi dari Bupati Tangerang. Meski pada tahap pemilihan awal dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah kejaroan, setelah dilantik dan menerima SK Bupati, fungsi dan wewenang BPD mencakup seluruh wilayah desa, bukan lagi terpisah per kejaroan," jelas Nean saat dikonfirmasi.
Berawal dari Polemik PAW Ketua RW 03
Nean mengungkapkan, polemik ini bermula dari proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RW 03 yang dinilai cacat prosedur dan tidak transparan. Menurutnya, pemilihan tersebut dilakukan secara sepihak di kediaman seorang tokoh agama—bukan di Aula Kantor Desa Sukasari—dan hanya dihadiri oleh segelintir warga.
Di sisi lain, Kiki, warga yang mengklaim dirinya sebagai Ketua RW 03 yang baru, turut melontarkan pernyataan senada dengan Ketua RT 02/03. Ia mengaku hanya mengakui dua anggota BPD di wilayah Kejaroan 3, yakni Ahmadin dan Rendra, serta mengabaikan anggota BPD lainnya.
Saat disinggung mengenai legalitas jabatannya berupa SK dari Kepala Desa, Kiki mengaku tidak membutuhkannya. "SK saya dari warga, bukan dari Kepala Desa. Saya tidak butuh SK dari Kepala Desa," katanya.
Desak Ketegasan Kepala Desa
Atas kejadian ini, Nean mendesak Kepala Desa Sukasari, Mukhlis, untuk bersikap tegas dengan segera memanggil dan meminta klarifikasi dari Ketua RT terkait. Ia menilai kurangnya bimbingan teknis (bimtek) dan pembinaan dalam penunjukan ketua RT menjadi pemicu munculnya kesalahpahaman terhadap struktur pemerintahan desa.
Sebagai langkah pengawasan lebih lanjut, pihak BPD Sukasari berencana melayangkan surat resmi kepada Kepala Desa terkait transparansi penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan di Desa Sukasari.
"Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan, kami tidak segan-segan melaporkannya ke pihak kejaksaan," tegas Nean.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sukasari, Mukhlis, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui sambungan telepon maupun pesan singkat WhatsApp belum mendapatkan respons.
.png)
