.png)
TUBABA, UNGKAP FAKTA – Polemik pengadaan lahan dan pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun anggaran 2024–2025 terus menjadi perhatian. Munculnya sejumlah informasi terkait pembayaran pengadaan lahan hingga kejelasan status hukum aset mendorong desakan agar dilakukan penelusuran secara menyeluruh oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Mardi Sijabat, SH.CPCLE., praktisi hukum sekaligus Ketua Umum LSM KPK RI, menilai informasi tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama untuk memastikan tidak terdapat persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tanah.
"Adanya informasi pemberitaan terkait pengadaan lahan atau aset milik Pemkab Tubaba ini harus menjadi prioritas utama untuk ditelusuri kebenarannya. Sebab, yang dikhawatirkan adanya tumpang tindih yang mengarah pada dugaan pembelian lahan fiktif," tegas Mardi, saat di hubungi melalui sambungan telepon seluler (10/11/2026).
Menurutnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Tubaba semestinya memberikan penjelsan secara terbuka mengenai keberadaan lahan yang telah dibayarkan menggunakan anggaran pemerintah daerah.
"Semestinya pihak Perkimta memberikan klarifikasi atau membuktikan secara terbuka terkait aset tersebut, berada di mana, berapa luasnya, dan pembayaran diserahkan kepada siapa, agar publik juga dapat mengetahui," ujarnya.
Ia juga menyoroti informasi mengenai sebagian aset milik Pemkab Tubaba yang disebut belum memiliki kejelasan hukum atau belum bersertifikat.
"Apalagi terdapat informasi sebagian aset Pemkab Tubaba belum memiliki kejelasan hukum atau belum memiliki sertifikat. Jadi, APH juga harus menelusuri kebenarannya," tambahnya.
Mardi menegaskan, penelusuran diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang telah direalisasikan, dokumen pembayaran, identitas penerima ganti kerugian, hingga keberadaan fisik tanah yang dibeli pemerintah daerah.
Dengan demikian, persoalan pengadaan lahan dan pencatatan aset tidak hanya berhenti pada laporan administrasi, tetapi juga harus dapat dibuktikan melalui dokumen kepemilikan, lokasi, luas tanah, serta proses pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga diperlukan penjelasan resmi dari Dinas Perkimta Tubaba, agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diuji berdasarkan dokumen dan fakta lapangan, sekaligus memberikan kepastian mengenai pengelolaan aset daerah.(San).
.png)
