.png)
Keluhan itu mencuat setelah beberapa mantan anggota Satpol PP mendatangi kantor Satpol PP Kota Bitung untuk mempertanyakan sisa pembayaran gaji tahun 2024 dan hak gaji yang disebut belum diselesaikan hingga saat ini.
Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan konfirmasi langsung kepada bendahara Satpol PP mengenai kepastian pembayaran sisa gaji tersebut. Namun, menurut pengakuan mantan anggota, upaya mendapatkan penjelasan justru tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Mereka menilai bendahara Satpol PP tidak kooperatif saat menerima kedatangan mantan anggota yang ingin meminta penjelasan. Bahkan, sikap dan nada bicara bendahara disebut kurang sopan ketika persoalan pembayaran gaji tersebut dipertanyakan.
Dalam proses konfirmasi itu, bendahara disebut membawa nama pejabat Pemerintah Kota Bitung, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda). Mantan anggota mengaku mendapat penjelasan bahwa pembayaran masih menunggu tanda tangan dan keputusan Sekda.
Pernyataan tersebut kemudian membuat mantan anggota Satpol PP berinisiatif melakukan konfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Bitung untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan bendahara.
Namun, berdasarkan keterangan yang mereka terima, Sekda membantah pernah menyampaikan pernyataan seperti yang disebutkan bendahara. Sekda menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam persoalan tersebut.
Sekretaris Daerah juga menjelaskan bahwa keputusan terkait hal tersebut merupakan kewenangan Wali Kota Bitung. Klarifikasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan mantan anggota Satpol PP mengenai alasan bendahara membawa nama Sekda dalam penjelasan terkait pembayaran sisa gaji mereka.
Selain mempersoalkan bendahara, mantan anggota Satpol PP juga menyampaikan kekecewaan terhadap sikap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bitung yang dinilai tidak memberikan pelayanan dan penghargaan kepada mereka saat datang ke kantor.
Menurut pengakuan mereka, kedatangan ke kantor Satpol PP bukan hanya untuk mempertanyakan hak pembayaran, tetapi juga sebagai bentuk silaturahmi sekaligus meminta penjelasan secara langsung kepada pimpinan institusi tersebut.
Namun, mereka mengaku tidak mendapatkan respons yang baik. Bahkan, Kasatpol PP disebut terkesan mengabaikan kedatangan mereka, kemudian langsung menuju kendaraan dan meninggalkan lokasi ketika hendak diajak berkomunikasi.
Mantan anggota Satpol PP menyayangkan sikap tersebut. Mereka menegaskan bahwa kedatangan mereka merupakan warga biasa yang ingin memperoleh penjelasan dan kepastian, bukan untuk mencari persoalan ataupun melakukan tindakan yang mengganggu tugas pemerintahan.
"Kami ini hanya mantan anggota Satpol PP yang datang ke kantor untuk bersilaturahmi dan mengonfirmasi hak kami. Kami juga manusia biasa yang ingin dihargai dan mendapatkan pelayanan yang baik," demikian keluhan yang disampaikan para mantan anggota.
Mereka juga meminta Wali Kota Bitung, Wakil Wali Kota Bitung, serta Sekretaris Daerah agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Evaluasi terhadap kinerja Kasatpol PP dan bendahara dinilai perlu dilakukan agar persoalan pelayanan maupun pembayaran hak mantan anggota tidak berlarut-larut.
Tidak hanya itu, mereka turut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Satpol PP Kota Bitung. Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat maupun anggaran yang disalurkan ke daerah.
Mantan anggota berharap pemeriksaan dilakukan secara transparan dan menyeluruh untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan serta tidak merugikan keuangan negara. Mereka juga meminta agar tidak ada pihak yang bermain dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Mereka juga mengungkapkan bahwa saat mendatangi kantor Satpol PP, suasana kantor disebut sepi dan tidak terlihat adanya anggota yang berjaga. Kondisi tersebut semakin menambah kekecewaan mereka terhadap pelayanan dan pengawasan di lingkungan instansi tersebut.
Atas berbagai persoalan itu, para mantan anggota secara tegas meminta agar Wali Kota Bitung mengevaluasi bahkan mempertimbangkan pergantian Kasatpol PP dan bendahara apabila ditemukan pelanggaran atau ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Mereka berharap hak pembayaran yang masih tertunda segera mendapatkan kejelasan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, tudingan mengenai sikap bendahara, Kasatpol PP, serta dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran tersebut masih merupakan keluhan dan permintaan pemeriksaan dari pihak mantan anggota Satpol PP. Klarifikasi dari pihak Satpol PP Kota Bitung dan bendahara masih diperlukan agar pemberitaan berimbang serta memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.
.png)
