.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Tulang Bawang, 11 November 2026 — Sikap dan ucapan Sayuti selaku Kepala Puskesmas Gedung Menang memicu pertanyaan serius dari masyarakat. Saat awak media berusaha mengonfirmasi dugaan korupsi berantai yang melibatkan 20 Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang, Sayuti justru mengarahkan pembicaraan kepada pihak lain.
"Jika ingin berbicara dengan Pak Oki langsung, dia akan paham, dia mengerti," ungkap Sayuti melalui sambungan telepon.
Perkataan ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Mengapa Sayuti yang diduga berperan mengakomodir dan mengelola dana dari berbagai puskesmas, justru mengarahkan awak media berbicara dengan pihak lain? Mengapa bukan masing-masing kepala puskesmas yang menjelaskan laporan keuangannya sendiri secara terbuka kepada publik?
Di sisi lain, masyarakat semakin mempertanyakan posisi Sayuti yang diduga menjadi pihak paling sentral dalam pengelolaan dana dari 20 Puskesmas. Jika setiap puskesmas mengelola keuangannya sendiri sesuai ketentuan, mengapa ada satu pihak yang mengakomodir segala urusan ketika media maupun lembaga pengawas mulai mempertanyakan kejanggalan yang terjadi?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangannya secara jujur dan transparan. Mengalihkan pertanyaan yang menjadi ranah kewenangannya kepada pihak lain dapat dimaknai sebagai upaya menghindari tanggung jawab publik.
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya satu pihak yang diduga menerima dan mengelola dana dari 20 unit kerja berbeda tanpa prosedur yang jelas sangat mencurigakan dan berpotensi melanggar prinsip pemisahan tugas dan akuntabilitas keuangan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 133 ayat (1) mengamanatkan bahwa pembiayaan kesehatan dikelola secara transparan dan akuntabel. Setiap dana yang masuk dan keluar harus tercatat jelas, dapat diperiksa, dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pimpinan unit kerja secara mandiri.
Oleh karena itu, masyarakat mendesak beberapa pihak untuk segera bertindak:
Pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan meminta laporan pertanggungjawaban keuangan secara tertulis dan terperinci dari seluruh 20 Kepala Puskesmas, termasuk Sayuti dan Oki. Jika terbukti ada penyimpangan, sanksi administratif wajib segera dijatuhkan.
Kedua, Bupati Tulang Bawang Qodratul Ikhwan diminta tidak menutup mata terhadap laporan yang terus berkembang. Jika Dinas Kesehatan tidak mampu menangani secara objektif, maka Bupati wajib mengambil alih kebijakan dan membentuk tim pemeriksa independen agar kebenaran terungkap tanpa intervensi.
Ketiga, Aparat Penegak Hukum khususnya Kejaksaan Negeri Menggala diminta segera menindaklanjuti laporan dugaan kerugian keuangan negara ini. Masyarakat berhak mengetahui ke mana dana tersebut mengalir, siapa yang bertanggung jawab, dan berapa kerugian yang sebenarnya terjadi.
Sayuti, Oki, serta seluruh Kepala Puskesmas yang dimaksud memiliki hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penjelasan dapat disampaikan secara tertib, terang, dan terbuka kepada publik. Diam bukanlah jawaban, mengalihkan pertanyaan bukanlah solusi. Rakyat menunggu kejelasan.
Pewarta: Yantoni
.png)
